Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Gubernur Jawa Barat Mengukuhkan Raden Gani Muhammad Sebagai Pjs Bupati Sukabumi
Daerah

Gubernur Jawa Barat Mengukuhkan Raden Gani Muhammad Sebagai Pjs Bupati Sukabumi

20.59.00
Share it:


Sukabumi,(MediaTOR Online) - Raden Gani Muhammad resmi menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Sukabumi setelah dikukuhkan Gubernur Jawa Barat Mohammad Ridwan Kamil di Sport Center Jabar, Arcamani, Bandung, Jum'at (25/9/2020).


Proses pengukuhan itu dihadiri langsung Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami. Sementara Wakil Bupati Sukabumi H. Adjo Sardjono bersama Forkopimda, menyaksikan secara virtual di Pendopo Sukabumi.


Raden Gani Muhammad yang merupakan Kabiro Hukum Kemendagri ini akan menjadi Pjs Bupati Sukabumi sejak 26 September hingga 5 Desember 2020. Hal tersebut dikarenakan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi  harus cuti di luar tanggungan negara. Pasalnya mereka mengikuti perhelatan pilkada.


Dalam sambutannya H. Mohammad Ridwan Kamil meminta, Pjs Bupati untuk menjaga kondusifitas sosial dan politik. Termasuk mengendalikan penyebaran  covid 19 di daerah yang menjadi tanggungjawabnya masing masing.



"Mohon langsung safari silaturahmi kepada Forkopimda, tokoh agama, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan di wilayahnya. Termasuk berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan. Tak boleh ada peristiwa yang membuat kerawanan covid 19 meningkat," ujarnya. 


Selain itu, Pjs harus menjaga netralitas ASN. Jangan sampai terjadi pelanggaran dari yang sederhana hingga besar. 


"Di akhir tahun ini, jalin relasi dengan legislatif. Urusan APBD 2021 harus aman dan lancar sesuai aturan," ucapnya.


Pjs pun harus melaporkan perkembangan di setiap daerahnya.


"Ada sekitar 10 pekan menjadi Pjs, jadi setiap pekan melaporkan dinamika di wilayah ke Gubernur dan bisa menjadi pemimpin yang bisa diteladani," ungkapnya.


Terkait Pilkada, di Jawa Barat, Gubernur mengingatkan bahwa pelaksanaannya selalu kondusif. Sebab kuncinya adalah komunikasi yang baik dan bisa menyelesaikan masalah secara baik.


"Dua rumus itu menjadi kunci keberhasilan dan pengendalian," terangnya.


Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi H. Adjo Sardjono mengatakan,  Pjs harus bisa optimal dalam mengawal pilkada maupun upaya pencegahan penyebaran covid 19


"Selamat kepada Pak Gani Kabiro Hukum Kemendagri untuk melaksanakan tugas harian sebagai Pjs Bupati Sukabumi. Semoga bisa menjalankan tugas dengan lancar dan optimla," bebernya


Berkaitan perhelatan Pilkada,  menurut H. Adjo memang di Kabupaten Sukabumi selalu kondusif. Namun dirinya tetap mengajak semua pihak agar menjaga pelaksanaannya berjalan baik, lancar dan sukses.

Reporter : IRS

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)