Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Serba-serbi Kegiatan Shooting Serial Kian Santang di Buperta Mengabaikan Protokol Kesehatan
Serba-serbi

Kegiatan Shooting Serial Kian Santang di Buperta Mengabaikan Protokol Kesehatan

17.20.00
Share it:


Depok,(MediaTOR Online) - Sungguh miris pada saat memutus mata rantai penyebaran virus corona, ada pihak rumah produksi yang melaksanakan shooting di Buperta (Bumi Perkemahan Graha Wisata Pramuka) yang berada di dua wilayah Kota Depok dan Jakarta Timur yang diduga tidak patuh protokol kesehatan. Hasil pantauan team, melihat adanya kegiatan shooting dengan konsentrasi massa baik pemeran dan crew dari rumah produksi yang mencapai puluhan bahkan ratusan orang. Di temui pada lokasi shooting, Sabtu (12/9), Dede yang mengaku staff dari JP Productions Houses, mengakui memang shooting yang di laksanakan dari pagi sampai menjelang subuh berjalan satu bulanan (berbanding terbalik info yang dihimpun, shooting tersebut sudah dua bulan). Menurutnya kami sudah berkordinasi dengan Kapospol, Babinsa dan Babinmas setempat. Pihak Pengelola Buperta  saat akan dikonfirmasi memgenai kegiatan shooting Kian Santang, Sabtu (12/9), malah melalui satpam, menyampaikan lain kali saja buat janji dulu, seolah sengaja menghindar. 
Camat Cipayung Jakarta Timur, Fajar di ruang kerjanya, Jumat (11/9) tidak mengetahui sama sekali adanya kegiatan shooting di Buperta, Ia pun kaget saat diberitahu kegiatan tersebut melibatkan puluhan pemain sampai menjelang subuh. 
Menurut Fajar, tidak ada kordinasi dengan Kecamatan Cipayung. Hal senada juga dikatakan Lurah Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Nurhilal. Sampai saat ini kegiatan di Buperta memgenai shooting serial Kian Santang kami tidak tahu, jelasnya, Jumat (11/9) kepada awak media. 


Lurah Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, H. Iwan menjelaskan memang ada sebagian Buperta masuk wilayah Kelurahan Harjamukti, sangat disayangkan setiap kegiatan di Buperta tidak ada kordinasi dengan kami, ungkapnya melalui layanan whatsapp. Dalam hal ini pihak Pengelola Buperta dan JP Production House terindikasi  melanggar PP No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease  (COVID -19 ) yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi 31 Maret 2020. Pelaksanaan PSBB juga di tetapkan oleh Menteri Kesehatan dan di laksanakan oleh setiap Kepala Daerah tanpa kecuali. Kepada Kepala Daerah dua wilayah Kota Depok dan Jakarta Timur, harus segera menindak kegiatan tersebut. ( Team )

Tags: Serba-serbi
Share it:

Serba-serbi

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)