Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Nasional Penyerahan Simbolis Surat Pencatatan Ciptaan Dari MENKUMHAM Kepada Dankor Brimob Polri Irjen Pol Drs Anang Revandoko
Nasional

Penyerahan Simbolis Surat Pencatatan Ciptaan Dari MENKUMHAM Kepada Dankor Brimob Polri Irjen Pol Drs Anang Revandoko

22.45.00
Share it:


Jakarta,(MediaTOR Online) -

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menghadiri kegiatan Penyerahan Simbolis Surat Pencatatan Ciptaan dari Menkumham yang didampingi Irjen Kumham Dirjen KI dan Dirjen PAS kepada Dankor Brimob Polri Irjen Pol. Drs Anang Revandoko.

Kegiatan Penyerahan 5 (Lima) Surat Pencatatan Ciptaan diantaranya :


Tanda Kesatuan dan Brevet Kemampuan Korps Brimob Polri.


Pakaian Dinas Lapangan Korps Brimob Polri.

3 Warna Kendaraan Bermotor Dinas Korps Brimob.


Mars Brimob.


Bentuk., Arti, Makna PATAKA dan DHUAJA Korps Brimob Polri.


Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai Protokol Kesehatan dengan memakai Masker dan tetap menjaga jarak.

yang dihadiri para undangan diantaranya :

1 Bpk DR Freddy Harris, ACCS (Direktur Jenderal Kekayaan lntelektual).

2 drh Chairani Idha Koesmayawati, SH, MH (Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual)

3 Drs. Dede Mia Yusanti, MLS (Direktur Paten. DTLST dan Rahasia Dagang)

4 Nofli, S.Sos, SH, M Si (Direktur Merek dan Indikasi Geografis)


Agustinus Pardede, SH (Direktur Hak Cipta dan Desain Industri)

6 Sucupto, SH, MH, M Kn (Direktur Teknologi Informasi)

7 Daulat P Silitonga, SH, M Hum (Direktur Kerja sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual)

8 Brigjen Drs. Edison Sitorus, MH (Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa).


Acara penyerahan Simbolis Surat Pencatatan Ciptaan yang berbentuk Sertifikat Hak Cipta Brimob yang berlangsung di Mako Brimob Kelapa Dua Depok. Kamis 3/9/20 juga diselingi dengan memperagakan aksi para Sniper dari kesatuan Korps Brimob menembak sasaran serta memperkenalkan jenis jenis Senjata dan alat tempur lainnya sesuai dalam medan operasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Korps Brimob Polri pada saat kunjungan Menteri Hukum dan HAM dalam kegiatan tersebut.

(Wan)

Tags: Nasional
Share it:

Nasional

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)