Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Nasional BUPATI BOGOR MARAH BESAR, PEMPROV DKI GELAR RAPAT DI PUNCAK
Nasional

BUPATI BOGOR MARAH BESAR, PEMPROV DKI GELAR RAPAT DI PUNCAK

20.14.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR Online) - Bupati Bogor Ade Yasin, marah besar  menyusul  adanya   Pemerintah Provinsi DKI Jakarta   menggelar rapat  kerja bersama dengan  Anggota DPRD DKI Jakarta,  di hotel Grand Cempaka Resort,  Megamendung Puncak,  Kabupaten Bogor,  yang menghadirkan sebanyak 800 orang pejabat. 


"Harusnya Pemprov  DKI Jakarta, bantu kami dong,  dalam menegakkan  aturan pencegahan covid.  Dimana pun kegiatan  itu dilaksanakan,  tolong patuhi aturan kami," kata Ade Yasin yang juga ketua Satgas Covid-19 Kabulaten Bogor di Cibinong Baru baru ini. 


Sampai saat ini,  kata Ade,  kami masih berjuang untuk menekan angka   penyebaran virus Covid-19,  karena  Pemerintah Kabupaten Bogor tidak ingin penyebaran covid ini terjadi lonjakan lagi bayangkan Kabupaten Bogor sudah ada beberapa Kecamatan masih Zona" tegas Ade. 


Jika kerumunan orang   itu dibiarkan, kata Ade, kami khawatir bisa meluaskan  penyebaran virus  di setiap zona bayangkan jika  "Berkerumun sampai 800 orang  itu, jumlahnya besar banget loh,  makanya  mohon di mengertilah  karena masing-masing daerah juga punya aturan, tersendiri" ungkap Ade.


Padahal,  berdasarkan keputusan Bupati Bogor Nomor 443/450/Kpts/Per-UU/2020 tentang perpanjangan keempat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terdapat aturan yang ketat yakni setiap pertemuan dibatasi maksimal hanya 150 orang. 


 "Harusnya,  sebelum  acara dilaksanakan, penyelenggara wajib menyampaikan izin  kesanggupan memenuhi protokol kesehatan,   paling kita izinkan hanya sebanyak  150 orang dan waktu pertemuannya dibatasi  selama 3 jam," Ujar. Ade Yasin (Pa. Cik)

Tags: Nasional
Share it:

Nasional

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)