Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan H. M. SYAHRI GANTIKAN BASUKI PIMPIN PGRI KOTA BOGOR
Pendidikan

H. M. SYAHRI GANTIKAN BASUKI PIMPIN PGRI KOTA BOGOR

17.11.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR Online) - Dalam rangka untuk suasana baru demi terjalin keakraban di tubuh PGRI.  H. Muhammad Syahri, terpilih sebagai Ketua  Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bogor,  menggantikan H.  Basuki, yang sudah habis masa baktinya  dalam konferensi ke XXII PGRI Kota Bogor Selasa  dan Rabu ( 6 - 7/10 )



Dalam konferensi cabang yang berlangsung di gedung PGRI Kota Bogor itu,   HM Syahri berhasil meraih  dukungan sebanyal 74 suara. Sementara  Aim Halim Hermana,  hanya meraih 23 suara yang dipilih melalui pengurus PGRI tingkat kecamatan se Kota Bogor.


Selain HM Syahri yang  terlilih sebagai ketua,  kepengurusan juga menetapkan  Usman Tonda   dan Tatang Muhtar sebagai wakil ketua,  serta Ade Sutisna terpilih sebagai   Sekterais PGRI Kota Bogor yang dilengkapi   dengan empat belas bidang organisasi.



Usai tim formatur menetapkan susunan kepengurusan,  Pengurus baru PGRI  Kota Bogor,  langsung dilantik oleh  Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat,  Dede Amar, yang dilangsungkan dengan penandatanganan pakta integritas  pengurus PGRI Kota Bogor.


Dalam sambutannya Walikota Bogor  yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Fachrudin  berpesan agar peserta  konferensi untuk  tidak bersusah payah memilih siapa yang akan memimpin PGRI Kota Bogor kedepan.   "Dua calon ketua PGRI  Kota Bogor ini adalah orang orang hebat. Mlakanya siapapun yang akan menjadi ketua,  pasti PGRI Kota Bogor  menjadi organisasi guru yang lebih baik " kata fachrudin. 


"Satu orang terpilih sebagai ketua PGRI  maka yang tidak terpilih  diangkat menjadi  ketia YPLP karena   sama saja  antara YPLP dengan  PGRI. Ibarat dua sisi mata uang yang sama sama memiliki potensi untuk membesarkan PGRI Kota Bogor,"kata Fachrudin


Sementara mantan ketua PGRI  Kota Bogor,  Basuki  menyimpan  harapan besar kepada pengurus PGRI Kota Bogor yang baru dalam mengembangkan  dan  memajukan  PGRI Kota Bogor kedepan. 


Saya yakin kepengurusan PGRI  dibawah  pak Syahri, insya allah akan lebih  baik  karena beliau memiliki  pengalaman yang cukup luas  untuk memimpin PGRI Kota Bogor menjadi lebih baik dan lrbih maju terutama dalam meningkatkan kesejehteraan anggota,"Paparnya. (Pa. Cik)

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)