Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum LAPAS KHUSUS GUNUNG SINDUR GELAR SWAB TEST SERENTAK
Hukum

LAPAS KHUSUS GUNUNG SINDUR GELAR SWAB TEST SERENTAK

21.46.00
Share it:
Bogor,(MediaTOR Online) - Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur mengadakan Swab Test kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) secara serentak bersama ASN Unit Utama dan Lapas/Rutan di wilayah Jabodetabek, Kamis (26/11).

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Bambang Rantam, menyampaikan bahwasannya Kementerian Hukum dan HAM RI telah memiliki pemetaan pemutusan penularan covid-19 pada setiap satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia, untuk mengetahui pandemi Covid-19.
Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yassona Laoly, menyampaikan kegiatan swab test merupakan deteksi dini untuk memutus mata rantai pandemi covid-19 di Lapas/Rutan dengan penerapan 3T (Tracing, Testing, Treatment) dan penerapan perilaku 3M (Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak).

Hadir dalam pembukaan Kepala BNPB, Doni Manardo, menyambut baik atas pelaksanaan swab test dalam memutus mata rantai pandemi covid-19 di Kementerian Hukum dan HAM RI pada Lapas dan Rutan, oleh karenanya giat tersebut kiranya dapat diikuti oleh Kementerian / Lembaga lainnya.
Kegiatan swab tes ini diikuti oleh seluruh ASN Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur berjumlah 94 orang, WBP berjumlah 746 orang, Mitra Koperasi dan Office Boy berjumlah 4 orang, dan Anggota Brimob berjumlah 21 orang yang bertugas di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, ujar Kalapas Khusus Gunung Sindur Mujiarto
 
Swab test bertujuan untuk mengetahui dan memutuskan mata rantai pandemi Covid-19 di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, menjaga performa petugas dalam menjalankan tugasnya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan.(Reny)
Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)