Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan RIBUAN SISWA IKUTI PENDIDIKAN POLITIK
Pendidikan

RIBUAN SISWA IKUTI PENDIDIKAN POLITIK

17.09.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR Online) -Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor,  selama tiga hari  tanggal  4 hingga 6, November 2020 menggelar kegiatan "KPU Kota Bogor Mengajar" target dari kegiatan tersebut adalah para  siswa di  ratusan sekolah se Kota Bogor. 


Menurut Ketua KPU Kota Bogor, Samsudin kegiatan "KPU mengajar" ini sasarannya para tingkat siswa SMP di Kota Bogor yang masuk dalam katagori masyarakat pra pemilih", katanya


"Siswa pra pemilih ini sangat strategis untuk diberikan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Demokrasi dan Kepemiluan,  karena  beberapa tahun yang akan datang  mereka akan masuk sebagai  pemilih pemula yang akan  menggunakan hak politiknya." Kata  Samsudin.


"Sesuai regulasi,  usia 17 tahun,  selain sebagai pemilih pemula,  mereka juga sangat berpotensi membantu KPU sebagai petugas KPPS di TPS." Tambah Samsudin.


Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor,  sangat antusias  Fachrudin menyambut baik kegiatan KPU Kota Bogor Mengajar. "Ditengah situasi pembelajaran siswa dengan sistem  jarak jauh, KPU Kota  memberikan  nuansa yang baru bagi siswa  khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarga Negaraan (PKN.)" Ujarnya


Menurut Fachrudin,  kegiatan KPU Kota Bogor Mengajar itu dilaksanakan secara online kepada ratusan siswa dari 125 SMP se-Kota Bogor. "Kegiatannya  dibagi menjadi tiga  gelombang yang dilaksanakan tanggal   4 hingga 6 November 2020." terang Fachudin


Dalam kegiatan KPU Kota Bogor Mengajar,  kata Fachrudin, diharapkan akan  peningkatan wawasan dan kesadaran para siswa,  karena, pada  waktunya nanti , mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan cerdas dan bijak.kata. Fachrudin (Pa. Cik)

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)