Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Diduga Pungli PTSL, Sejumlah Oknum Aparat Desa Dilaporkan ke Kejaksaan
Hukum

Diduga Pungli PTSL, Sejumlah Oknum Aparat Desa Dilaporkan ke Kejaksaan

22.25.00
Share it:
Bekasi,(MediaTOR Online) - Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) Baladaya melaporkan sejumlah oknum aparatur Desa Lenggahsari, Kecamatan Cabang Bungin, Bekasi, Jawa Barat ke pihak Kejaksaan Negeri Cikarang. Hal ini terkait dugaan melakukan pungutan liar (pungli) pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap(PTSL). 
 "Kami sudah menerima keluhan warga terkait dugaan pungutan dalam pembuatan surat tanah/sertipikat.yang diakomodir melalu (Ptkl.),"ujar Saipul.di Bekasi, Senin,15 Pebuari 2021.
Saipul juga mengatakan oknum tersebut juga mematok harga kalau yang ada AJB Rp.600ribu.kalau yang tidak ada AJB Rp 800 ribu
perbidangnya. itu untuk tanah kering darat. Beda lagi dengan tanah sawah/ladang.  
Informasi tersebut dibenarkan oleh warga Desa Lenggahsari. Warga.RT.20 berinisial Nmn.(56 thn) dikenakan biaya Rp.600 ribu sampai dengan.800 perbidangnya/persatu suratnya. itu pun negosiasi dulu dengan pegawe desa yang datang dengan bahasa logat kampung yang kental.
Lain lagi diceritakan saudara samin (53thn) pada bulan September thn 2020 ada staf Desa Lenggahsari yang datang memberitahukan ada program pembuatan surat tanah PTSL 
Samin pun mengiyakanya, saya sudah setorkan uang Rp.11 juta rupiah.
Dari total Rp. 18 juta masih tersisa Rp.7 juta rupiah. "Itupun nanti setelah surat jadi dari luas tanah 50 ribu M2/5.hektar tanah sawah.terdiri dari 7 surat," ungkapnya.
Saat awak media hendak konfirmasi ke kantor Desa Lenggahsari, baik kades atau pun staf Desa terkesan enggan memberi keterangan lebih lanjut. Itu pun sudah kesekian kalinya kami datang ke kantor desa. Pada hari pertama kami pun ditinggalkan begitu saja, tanpa diperoleh keterangan.
LP

Di hari berikutnya kamipun melanjutkan konfrmasi ke kantor BPN, pihak BPN pun tidak menganjurkan pungutan, terkecuali anggaran yang sudah di tentukan dan sudah menjadi kesepakatan ya itu sebesar.Rp.150 ribu.itu pun hanya untuk beli materai.
Lain halnya di tempat yang berbeda, kami bertemu dengan saudara BHR.(46 thn) warga Kampung Sungai Kramat, Desa Pantai Harapan Jaya, Kec Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.
Dia mempunyai sebidang tanah di Kampung Cabang Dua Ujung RT.18/RW.10 Desa.Lenggahsari Kec Cabang Bungin, Bekasi dengan luas.200 meter2 dibuatkan surat melalui program PTSL. Awalnya dikenakan biaya ukur sebesar.Rp.150 ribu.Tapi setelah surat jadi dikenakan biaya lagi sebesar.Rp.1 satu juta rupiah.(mhdn)
Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)