Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek 86.143 Pelayan Publik dan Lansia Akan Divaksin di Tahap Kedua
Bodetabek

86.143 Pelayan Publik dan Lansia Akan Divaksin di Tahap Kedua

14.32.00
Share it:
Bogor (MediaTOR Online) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor menyebut, ada 86.143 orang yang akan disuntik vaksin Covid-19 kategori pelayan publik dan lanjut usia (lansia) dalam kegiatan vaksinasi tahap kedua.

"Sasaran by name dan by address sudah terdata. Hingga pelaksanaannya untuk pelayan publik sebanyak 24.954 orang, lansia 61.189 orang, total jumlah penerima vaksin tahap kedua adalah 86.143 orang," kata Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno saat di Gedung Puri Begawan, Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor, Senin (1/3/2021). 

Sementara ini, alokasi vaksin tahap kedua ini berjumlah 7.730 vial dengan masing-masing 5 ml per vial yang bisa digunakan untuk 9 sampai 10 dosis. Berbeda dengan vaksinasi tahap satu yakni 1 vial untuk 1 dosis.
"Ini berarti dari 7.730 vial dengan IP vaksin 9 dosis ada 69.570 dosis atau untuk 34.785 sasaran, karena 1 orang akan mendapatkan dua dosis dengan interval pemberian 14 hari untuk usia dibawah 60 tahun dan 28 hari untuk usia diatas 60 tahun," kata Retno.

Data yang ada saat ini kata Kadinkes, masih bergerak karena masih ada pendataan bagi sasaran lansia.

Pelaksanaan vaksinasi dimulai dari Maret hingga April, namun akan dioptimalkan dalam 30 hari mengingat 12 April memasuki bulan Ramadhan. 

Strategi percepatan capaian vaksinasi diantaranya dengan vaksinasi massal, berbasis fasilitas kesehatan dan mobile vaksinasi atau on the spot.

“Ketiga strategi ini diharapkan bisa terlaksana dan mempercepat akselerasi dalam pencapaian vaksinasi tahap kedua. Tim yang bertugas melibatkan seluruh tim dari rumah sakit, puskesmas dan Dinkes Kota Bogor. Jadi hari ini ada 24 tim terdiri dari dokter, perawat, bidan dan tenaga administrasi,” kata Retno. 

Ada beberapa titik pelaksanaan vaksinasi tahap kedua, diantaranya di Gedung puri Begawan dengan target 1.500 per hari, dilaksanakan mulai awal Maret hingga sasaran sebanyak 24 ribu pelayanan publik bisa terlaksana. 

Pekan depan, ada dua titik vaksinasi, diantaranya di IPB Convention Centre dengan sasaran civitas akademik IPB sebanyak 1.300 orang lebih dan SMPN 5 Kota Bogor yang diperkirakan berkapasitas 770 per hari dengan sasaran tenaga pendidik atau guru. 

Untuk sasaran Polri akan dilaksanakan di Aula Polresta Bogor Kota, Dinkes bekerjasama dengan RS Bhayangkara. 

Sementara untuk sasaran TNI sebanyak 2.148 orang. Dinkes akan berkoordinasi dengan Denkesyah dan Rumah Sakit Salak serta ada beberapa titik lainnya, seperti Techno Park maupun Techno Net IPB.

Untuk lansia, saat ini masih diprioritaskan di Ibu Kota provinsi, sehingga untuk Kota Bogor belum didapatkan alokasi vaksin, namun tetap dilakukan pendataan.

"Setelah sasaran pelayan publik, vaksinasi akan dilanjut dengan lansia," jelas kadinkes. Rizki.
Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)