Presiden Jokowi Diminta Lakukan Moratorium DOB Demi Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Share it:


      Presidium Pemekaran Bogor Timur,         Mardani Kanta-Ketua 1, 
     Hafis Rana-Ketua Umum,
     H . Julianda Effendi-Ketua 3.


Bogor,(MediaTOR Online) - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Presidium Pemekaran Bogor Timur melalui Ketua Tiga Bidang Investasi dan Ekonomi, Julianda Effendi, meminta Presiden Jokowi agar melakukan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB). Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya warga Bogor Timur. Senin(24/05/2021)

"40% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor sebesar Rp. 3,7 T, bersumber dari Bogor Timur" ungkap Julianda di Lobby Hotel Salak Bogor .

Julianda menambahkan, usulan DOB Bogor Timur telah masuk di Kementerian Dalam Negeri. Keputusan bersama telah diparipurnakan Gubernur bersama DPRD Provinsi yang dihadiri juga oleh Bupati Bogor dan Komisi dua DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono. Tuturnya.

Menurutnya, pemekaran Bogor timur, mencakup 7 kecamatan dan 75 Desa, dimna seluruh desa yang ada memiliki potensi mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk memajukan daerah. Hal ini didasari oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor tahun 2016 lalu, Kecamatan Gunungputri menduduki ranking teratas dengan IPM, rasio 80,35.

Diketahui, IPM itu melampaui Cibinong dengan rasio 78,51 bertengger pada posisi kedua, yang notebene akan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kabupaten Bogor, Ujarnya.

Daya beli masyarakat Bogor Timur cukup tertinggi dengan rasio 85,15. "Artinya masyarakat di wilayah Bogor Timur tergolong sejahtera dan perlu di dorong untuk lebih maju lagi yakni adanya pemerkaran daerah otonomi baru," pungkas Julianda. (Don/Jul)

Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments: