Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Metropolitan Tujuh Pelanggar Prokes Mendapat Sanksi Dalam OPS Yustisi Tiga Pilar di Jalan Asemka
Metropolitan

Tujuh Pelanggar Prokes Mendapat Sanksi Dalam OPS Yustisi Tiga Pilar di Jalan Asemka

19.16.00
Share it:


Jakarta,(MediaTOR Online) - Apel Penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 tingkat Kecamatan Tamansari dalam rangka operasi yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan

Posko covid-19 dipimpin anggota Satpol PP Supriyanto di Kawasan Kota Tua Jl Kunir Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat

Operasi yustisi di gelar di Pasar Asemka Jl.Pintu Besar Barat Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Jakarta barat, 20 personil gabungan dari Koramil 01/TS Sertu Supriyanto, Polsek Tamansari, Satpol PP dan Dishub menyasar warga yang berjalan kaki tanpa menggunakan masker dan pengendara kendaraan roda dua dan empat yang berpenumpang lebih dan tidak menggunakan masker.

Petugas gabungan mendapati 7 orang pelanggar tidak menggunakan masker dan di berikan sanksi.

Danramil 01/TS Mayor Inf Zulkarnaen Galib membenarkan hal tersebut benar, Dalam kegiatan operasi yustisi tersebut 7 orang pelanggar kedapatan tidak menggunakan masker dan ke 7 orang pelanggar tersebut di berikan sanksi sosial berupa membersihkan fasilitas umum.

Lanjut Danramil, Kegiatan ini terus kami lakukan setiap hari agar masyarakat bersungguh sungguh dalam mematuhi protokol kesehatan dan operasi yustisi ini dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan terhadap masyarakat yang tidak patuh menggunakan masker, sebagai efek jera pelanggar di berikan sanksi yaitu sanksi sosial dan sanksi administrasi, Jelasnya.

"Kami harap masyarakat membantu kegiatan ini dengan mematuhi protokol kesehatan serta melaksanakan 3M dan menghindari kerumunan, " Pungkas Danramil Mayor Galib.(Sbr Krml 01/Ts/wwn/harris)

Tags: Metropolitan
Share it:

Metropolitan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)