Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal LSM GIAK Akan Laporkan Dugaan Praktek Perdagangan Manusia
Hukum Dan Kriminal

LSM GIAK Akan Laporkan Dugaan Praktek Perdagangan Manusia

20.29.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Informasi adanya TKW bernama Dian IR yang sekarang sudah berada di  Dubai untuk bekerja, namun TKW tersebut kesulitan ingin pulang ke Indonesia. Dia iningin kembali, karena ibunya mengalami sakit parah.

Terkait adanya Dugaan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Dubai, yang berangkat tidak melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) alias Ilegal, Lembaga Swdaya Masyarakat Gerakan Indonesia Anti Korupsi (LSM GIAK) akan laporkan dugaan Mafia Sindikat Perdagangan Manusia.

Saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Hasudungan Siagian, SH Ketua Umum LSM GIAK mengatakan “Kenapa kok bisa TKW berangkat ke Luar Negeri saat situasi Pandemi. Ada apa Waskat Bandara Soetta kok bisa meloloskan,” ujarnya.

Tambahnya,“Ini pasti ada dugaan mafia sindikat perdagangan manusia, apalagi TKW menggunakan Paspor 48 halaman. Diduga TKW tersebut menggunakan Visa Turis,” tegas Hasudungan sambil membaca copy paspor TKW (Dian IR)

“Kami LSM GIAK akan telusuri dan laporkan dugaan praktek perdagangan manusia yang sudah terorganisir ini” kata Ketua Umum LSM GIAK

Saat dihubungi melalui pesan Whatsapp, Angga, Humas Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham, terkait keberangkatan Dian IR melalui Bandara Soekarno Hatta ke Dubai Uni Emirat Arab, Angga belum bersedia memberikan jawaban.

Begitu juga Abdul salah seorang yang terkait dalam proses pemberangkatan Dian IR ke Dubai, Uni Emirat Arab, saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tidak bersedia menjawab.

Menurut informasi yang layak dipercaya, bahwa TKW Dian IR yang bekerja di Dubai, Uni Emirat Arab, saat ini ianya ingin pulang ke Indonesia. Namun pihak agen meminta sejumlah uang atas sebutan denda. Namun informasi diduga Dian IR berangkat dengan Visa Turis dan belum diketahui pihak perusahaan yang memberangkatkan Dian IR. (Jon)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)