Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Kabar Desa Polsek Tambelang Lakukan Koordinasi Penerapan PPKM Darurar Level Empat
Kabar Desa

Polsek Tambelang Lakukan Koordinasi Penerapan PPKM Darurar Level Empat

18.59.00
Share it:


Bekasi,(MediaTOR Online) - Personil Polsek Tambelang, Polres Metro Bekasi, melaksanakan kegiatan kunjungan Ke Posko PPKM Darurat Level IV di Kantor Kecamatan Sukàwangi, di Kampung Kalen Kramat Rt. 002/Rw. 001, Desa Sukawangi, Wilkum Polsek Tambelang-Polres Metro Bekasi, pada Senin (23/08/2021).

Kapolsek Tambelang, AKP. Miken Fendriyati, SH,MH menjelaskan kunjungan ini bertujuan untuk koordinasi dan pengecekan posko  PPKM Darurat Level IV.

“Kami melakukan koordiansi  dengan penerapan aturan PPKM Darurat Level IV dengan pihak Kecamatan Sukawangi. Kami juga sekaligus mau melakukan pemeriksaan  posko PPKM, jelas AKP Miken.

Lebih lanjut, AKP Miken menyampaikan kesepakatan yang diperoleh dari kunjungan trsebut, antara lain:

Pertama, Disepakati di masa Pandemi Covid 19, saat ini masih diberlakukan PPKM DARURAT Level IV, untuk mencegah/memutus mata rantai penyebaran Covid 19.

Kedua, Kegiatan Vaksinasi Presisi dan Bagsos dilaksanakan dengan menerapkan disiplin Prokes 5.M, (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan/Tempat Keramaian dan Mencegah Mobilitas).

Ketiga,  Program Vaksinasi  Presisi dan Bagsos, dilaksanakan dalam rangka mencegah penyebaran/pandemi Covid 19, di wilayah hukum Polsek Tambelang, Polres Metro Bekasi.

Adapaun pelaksana kegiatan ini, antara lain: Camat Sukawangi Parnoh Martono, SAP, MM., Kasie Pol PP Kec. Sukawangi  Amo Katmojo, S.H., M.H.,  Staff Kec  H. Taryono, Kanit Binmas, IPDA Wariyanto, Bktm. Sukaringin Aiptu H.Cecep S.SE., Aipda Endro P. Bktm. Sk.Rahay, BRIPKA Hendra D. Bktm Sk.Wijaya.(Harris)

Tags: Kabar Desa
Share it:

Kabar Desa

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)