Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Profil Optimalkan Pelayanan, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Cabang Kedung Halang Membersihkan Jaringan
Profil

Optimalkan Pelayanan, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Cabang Kedung Halang Membersihkan Jaringan

17.57.00
Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) - Untuk menjaga kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan, Perumda Air Minum Cabang Kedung Halang melakukan air scouring  atau pembersihan jaringan pipa dari endapan, yang kemudian dibuang di saluran pipa pengurasan) di Perumahan Duta Kencana 2 Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulannya ini dilakukan agar air yang terdistribusi ke pelanggan tidak keruh.

Kepala Cabang Pelayanan Kedung Halang Afriliyani mengatakan “kegiatan air scouring dilakukan berdasarkan adanya keluhan dari pelanggan yang dikarenakan airnya keruh.Tujuan dari air scouring ialah untuk mencuci jaringan, sehubungan air yang didistribusikan ke pelanggan adalah air hasil olahan pasti terdapat endapan endapan. Dan secara teknis kita menggunakan kompresor  bertekanan tinggi untuk membuang endapan endapan yang ada dijaringan pipa ke saluran pipa pengurasan.

Seorang petugas bersama Kepala Cabang Pelayanan Kedung Halang Afriliyani mengecek tingkat kadar kekeruhan air menggunakan Turbidimeter di saluran pembersihan Perumahan Duta Kencana 2.


Sebelum kegiatan ini dilakukan, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Cabang Kedung Halang menghimbau seluruh pelanggan di Duta Kencana 2 untuk menampung air terlebih dahulu. Karena kegiatan ini menyebabkan gangguan pengaliran air bersih namun diupayakan air dapat mengalir kembali secara normal kepada pelanggan.

Pelaksanaan air scouring dinyatakan berhasil apabila jika tingkat kekeruhan air di bawah 5 Ntu, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 kadar maksimum yang diperbolehkan sebe sar 5 Ntu  . “Nah untuk mengeceknya di saluran pipa pengurasan kami menggunakan Turbidimeter yaitu alat untuk mengecek kadar kekeruhan air. Untuk besok kami akan lanjut air scoring di perumahan Bogor Upaya Griya yang total jumlah pelanggan 428 SL. ( Zai )

Tags: Profil
Share it:

Profil

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)