Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal GIAK Desak Mabes Polri Segera Usut Keabsahan Ijazah Rektor UBD
Hukum Dan Kriminal

GIAK Desak Mabes Polri Segera Usut Keabsahan Ijazah Rektor UBD

07.26.00
Share it:


Jakarta,((MediaTOR Online) + Gerakan Indonesia Anti Korupsi mendesak Mabes Polri segera mengusut Keabsahan Ijazah Strata Satu dan Strata dua SA,Rektor UBD Palembang.

     Hal itu disampaikan Ketua Umum Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Hasudungan Siagian kepada Wartawan, Kamis( 23/12), Dijelaskan, SA mendapat Ijazah dari Insitut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta tertanggal 9 Februari 1994 dengan transkrip nilai Akademik tanggal 1 Maret 1994 tanpa skripsi. Padahal,yang bersangkutan menyusun dan mengikuti ujian Komperehensip. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa memperoleh Ijazah tanpa Skripsi.  Ini perlu dilakukan pengusutan.

     Menurut Siagian, berdasarkan data yang diperoleh pihaknya, SA kemudian melanjutkan Program Study Magister Pendidikan di Universitas Sriwijaya. Ini juga menjadi pertanyaan, kenapa SA bisa lolos seleksi. Padahal, syarat pendaftaran calon mahasiswa pada jenjang S2 pada diktum 12 dan pada halaman 20, petunjuk pendaftaran calon Mahasiswa baru Program Pasca Sarjana Unsri ditulis harus upload cover dan abstract skripsi S1.  

     Untuk itulah, Gerakan Indonesia Anti Korupsi mendesak Mabes Polri untuk segera mengusut Keabsahan Ijazah Strata Satu yang dikeluarkan IKIP Jakarta dan mengusut Keabsahan ijazah Megister Pendidikan dari Unsri atas nama SA.(** rd)

    

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)