Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Musyawarah Harta Gono Gini (Alm) H. Muhamad dengan (Alm) Hj. Fatmawati Digelar Ruang Kerja Camat Pakisjaya Tidak Membuahkan Hasil
Hukum Dan Kriminal

Musyawarah Harta Gono Gini (Alm) H. Muhamad dengan (Alm) Hj. Fatmawati Digelar Ruang Kerja Camat Pakisjaya Tidak Membuahkan Hasil

14.35.00
Share it:


Karawang,(MediaTOR Online) - Camat Pakisjaya H. Panji Santos SE, pimpin langsung musyawarah harta gono gini  (Alm) H. Muhamad dengan (Almh) Hj.Fatmawati. Musyawarah harta gono gini  gelar di ruang kerja Camat Pakisjaya, Kamis 2/12/2021 Pukul 09:00 WIB. 

Musyawarah dihadiri oleh Camat Pakisjaya H. Panji Santoso SE, selaku memgundang kedua belah pihak berikut pihak (Alm) Fatmawati dengan (Alm) H. Muhamad.

(Alm) Hj.Fatmawati  dihadiri oleh  Rahmat jahid selaku Kuasa dari hj. Rosmiyati  anak kandung  (Alm) Hj. Fatmawati, Aripin suami Rosmiyati, juki ,dan kades telukjaya Nursan, kades Tanah Baru Samsudin, Saroni, Nana.

Dalam Pembahasan Musyawarah Tersebut  Belum Adanya keputusan Sehingga kedua belah pihak Ahli waris H. Muhamad (Alm) dengan Ahliwaris Hj. Fatmawati  (Alm) sepakat untuk Mengadakan  Musyawarah Kembali yakni pada hari Kamis, Tanggal 9/12/2021. Dan kedua belah pihak sepakat membagi harta gono gini dengan data yang telah dikaji bersama dengan keputusan dua belah pihak. Dan kedua belah pihak sepakat untuk tidak mempermasalahkan dari putusan pengadilan (PN) Nomor :70/Pdt.G/2013/PN Karawang. 



Rahmat Jahid Selaku kuasa Hj. Rosmiati ahli waris dari Hj. Fatmawati (Alm) akan mengkaji ulang sesuai fakta data yang ada tentang harta gono gini (Alm) H. Muhamad berdasarkan data-data hasil Putusan PN Karawang, ungkap Rahmat Jahid kepada MediaTOR.(Harlan)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)