Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Profil DPC HKTI Lampung Utara Adakan Halal BI Halal Serta Ulang Tahun Pertama
Profil

DPC HKTI Lampung Utara Adakan Halal BI Halal Serta Ulang Tahun Pertama

00.18.00
Share it:


Kotabumi,(MediaTOR Online) - Keluarga besar Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menggelar halal bi halal yang dirangkaikan dengan satu tahun berdirinya  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.

Penanggung jawab kegiatan Irfan SE, mengatakan, halal bi halal yang dilaksanakan di Sekretariat HKTI, Jalan Tanjung Aman, Komplek SKIP Kotabumi Selatan ini untuk mempererat tali silaturahmi sesama pengurus, baik tingkat kabupaten atau pun tingkat kecamatan.

"Ini tahun pertama kita berkumpul bersama sejak terbentuknya kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang  tingkat Kabupaten Lampung Utara. Karena kegiatan halal bi halal ini sebenarnya untuk menjaga silaturahmi sesama pengurus," ungkap Irfan. 



Halal bihalal pun terasa damai dengan hadirnya tamu keluarga besar KTNA, Gapoktan, Genpi, Areng, Dinas Pariwisata dan kepala desa se Kabupaten Lampung Utara.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang HKTI Kabupaten Lampung Utara Satriya Agung SE MM, menyampaikan dalam sambutannya, makanya kita laksanakan di sini dan peserta kita juga dibatasi tidak lebih dari 50 orang. Sebenarnya ada sekitar 200 orang tapi kami batasi, karena di masa pandemi COVID-19 ini. Dirinya juga berharap para penggurus tetap menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah dari penularan COVID-19.

Mengakhiri sambutannya Yai Satria, panggilan akrabnya, berharap penggurus HKTI ikut juga membantu menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat lainnya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan," harapnya. (lipt Irfan/crew)

Tags: Profil
Share it:

Profil

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)