Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Penyidik Pidana Khusus Kejari Jakut Tahapsatukan Berkas Kasus Dugaan Korupsi Rugikan Negara Rp 20 Miliar
Hukum Dan Kriminal

Penyidik Pidana Khusus Kejari Jakut Tahapsatukan Berkas Kasus Dugaan Korupsi Rugikan Negara Rp 20 Miliar

11.21.00
Share it:

Jakarta, (MediaTOR Online) - Penyidik Kejaksaan Negeri  (Kejari) Jakarta Utara telah menerima penyerahan berkas perkara (Tahap I) atas kasus  Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana korupsi. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Utara, Atang Pujiyanto SH MH, melalui Kasi Pidana Khusus Kejari Jakarta Utara Rolando Ritonga SH MH dan Kasi Intelijen M Sofyan Iskandar Alam SH, menyebutkan bahwa tahap satu itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor: Print- 495/M.1.11/ Fd.1/11 / 2021 tanggal 1 November 2021 Jo surat perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor: Print- 569/M.1.11/ Fd.1/ 12 / 2021 tanggal 23 Desember 2021 Jo Surat Perintah Perpanjangan Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor: Print- 16/M.1.11/ Fd.1/ 01 / 2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dilakukan oleh tersangka HHD.

Kasubsi Penyidikan Kejari Jakut Rachman Rajasa SH serahkan berkas ke Kasubsi Penuntutan Melani Simanjuntak SH MH


Tersangka HHD sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi yang sedang disidik oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Utara karena tersangka merupakan rekanan dari PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang bekerjasama dalam pekerjaan rantai pasok biji nikel (suplay chain management) dengan menggunakan modal kerja dari PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) sebesar sekitar Rp20.000.000.000 miliar. Kenyataannya baik tersangka ataupun PT AMR tidak pernah mengerjakan pekerjaan dimaksud dan uang tersebut diduga dipergunakan untuk keperluan pribadi tersangka ataupun korporasi PT AMR. 

Atas perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) sekitar Rp20.000.000.000 miliar.

Akibatnya, tersangka disangka telah melakukan perbuatan pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Berikutnya Pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang (primer). Sedangkan subsider kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Selanjutnya Pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

M Sofyan Iskandar Alam, Rabu (29/6/2022) menyebutkan bahwa penyerahan berkas perkara dilakukan oleh Kasubsi Penyidikan pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Rachman Rajasa SH kepada Kasubsi Penuntutan Melani Simanjuntak SH.

Lebih lanjut M Sofyan mengatakan  dengan penyerahan tersebut JPU diberikan waktu 14 (empat belas) hari untuk melakukan penelitian kelengkapan formil dan materil berkas perkara tersebut. Setelah P21 atau dinyatakan memenuhi syarat untuk disidangkan dilanjutkan tahap II kemudian disusun surat dakwaan dan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta guna digelar persidangannya nantinya.***

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)