Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Pelantikan KAHMI Kabupaten Bekasi Diwarnai Aksi Demo HMI
Bodetabek

Pelantikan KAHMI Kabupaten Bekasi Diwarnai Aksi Demo HMI

09.05.00
Share it:


Cikarang (MediaTOR Online) - Adanya aksi demonstrasi oleh himpunan mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Bekasi mewarnai pelantikan korps alumi himpunan mahasiswa Islam(KAHMI) yang diduga inkonstitusional. Pelantikan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Bekasi, digelar di Hotel Meatland, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Ketua Umum MD KAHMI Kabupaten Bekasi Najmuddin SAg mengatakan hadirnya MD KAHMI senantiasa untuk lebih meningkatkan kinerjanya untuk membangun bangsa dan negara di daerah Kabupaten Bekasi.

"KAHMI ini kan alumni HMI yang terdiri dari berbagai profesi, kita akan dorong anggota-anggota kita yang ada di semua stakeholder untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam membangun bangsa dan negara. Terutama daerah Kabupaten Bekasi,” katanya.



Namun kegiatan tersebut menjadi kontroversi dengan diwarnai aksi demonstrasi oleh Kader HMI Cabang Bekasi. 

“Pelantikan KAHMI Kabupaten Bekasi ini merupakan isyarat akan kepentingan bagi oknum-oknum yang mengatasnamakan alumni HMI Bekasi,” kata Khaqim Nurjawahir Ketua Umum HMI Cabang Bekasi.

Khaqim menuturkan seyogya nya HMI Cabang Bekasi masih satu ruang mobilitas yang masih melingkupi dua wilayah yaitu Kota dan Kabupaten.

“KAHMI yang dilantik ini secara realitanya bukan alumni yang terlahir dari HMI Cabang Bekasi dan jelas tidak ada sumbangsih yang nyata untuk HMI Cabang Bekasi,” tuturnya.

Kendati demikan, Khaqim menjelaskan ini merupakan bentuk kepentingan segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab yang nantinya akan merusak proses kaderisasi HMI Cabang Bekasi.

Lanjut, Khaqim membeberkan secara mekanisme, Musda KAHMI Kabupaten Bekasi itu ilegal karena KAHMI Bekasi pun yang sah masih satu dan akan melaksanakan musda. Namun ini di paksakan dengan kepentingan sekjen MN KAHMI dan MW KAHMI Jabar.

Diketahui sebelumnya malah Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Bekasi, akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-VII.

Agenda Musda ke-VII KAHMI Bekasi ini akan digelar di Gedung Swatantra Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, pada Sabtu  2 Juli 2022, mendatang.

“Saya selaku Ketua Umum HMI Cabang Bekasi menyayangkan akan hadirnya KAHMI Kabupaten Bekasi yang tidak merepresentasikan alumni HMI Cabang Bekasi, yang ada hanya KAHMI menjadi alat kepentingan semata” ujarnya.

Orang nomor satu di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bekasi ini berharap agar Majelis Nasional (MN) KAHMI mengevaluasi atas keputusan yang di berikan Majelis Wilayah (MW) KAHMI Jabar yang mencederai hati kami sebagai kader HMI Cabang Bekasi. (Yusminah)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)