Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Pemdes Karangmekar Adakan Operasi Pasar Menyikapi Kelangkaan Minyak Goreng
Daerah

Pemdes Karangmekar Adakan Operasi Pasar Menyikapi Kelangkaan Minyak Goreng

14.15.00
Share it:


Sukabumi,(MediaTOR Online) - Agar semua warga Desa Karangmekar khususnya mendapatkan minyak goreng,  Kepala Desa memiliki inisiatif bekerjasama dengang UMKM lokal mengadakan pendistribusian minyak goreng curah murah dengan  harga dibandrol Rp 14000,)-/liter

Kades Karangmekar, Kecamatan Cimanggu,  Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyampaikan, untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, pihaknya beserta jajarannya (Pemdes) mempunyai pemikiran dengan bekerjasama merangkul UMKM lokal untuk mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat, ujarnya, Senin, 4 Juli 2022, di sela-sela acara.





Menurutnya, ide tersebut dinilai efektif dalam mencegah ketidakmerataan stok yang ada di pasaran. Juga meminimalisasi monopoli dari pedagang maupun pembeli.

Karena itu, lanjut Kades, peran tokoh serta ulama-ulana, ormas yang berada di Desa Karangmekar terutama Pemuda Pancasila sangat penting dalam membantu pendistribusian minyak goreng kepada masyarakat.





Turut hadir pula sesepuh Pemuda Pancasila Ranting Desa Karangmekar Bung Tisman.

“Harganya telah ditetapkan pemerintah pusat dan berlaku skala nasional. Oleh karena itu, saya mohon bantuan dari para tokoh, ulama serta Ormas  agar dapat membantu. Mulai dari pengkoordinasian pembayaran hingga mendistribusikan ke tingkat RT. Tujuannya, agar semua masyarakat dapat mendapatkan,” terang Kades Sarif  Hidayat saat memantau pendistribusian minyak goreng kepada masyarakat,  Senin, (4/7/2022).

Kades menegaskan, pendistribusian minyak goreng ke masyarakat akan dilakukan secara berkala.

Dengan begitu, semoga kelangkaan minyak dapat segera teratasi,” pungkasnya.

Kepala Desa menyampaikan terima kasih kepada para UMKM lokal atas perhatian dan bantuannya.“Ini sangat membantu warga kami,” ucapnya.(BIMA)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)