Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Serba-serbi Dr Putih Sari Anggota Dewan Komisi IX Dapil VII Sosialisasi Cara Menggunakan Alkes
Serba-serbi

Dr Putih Sari Anggota Dewan Komisi IX Dapil VII Sosialisasi Cara Menggunakan Alkes

18.43.00
Share it:


Cikarang,(MediaTOR Online) - Drg. Putih Sari l, anggota Dewan dari Komisi IX dari Dapil VII Kabupaten Bekasi mensosialisasikan alat kesehatan untuk masyarakat setempat. Acara tersebut didatangkan oleh para Pakar kesehatan, para Dinas Kesehatan serta tokoh setempat. 

Alat kesehatan merupakan alat yang sangat penting sekali dalam  dunia kesehatan terutama pada saat kasus Covid 19 melanda Indonesia pada waktu itu pentingnya Sosialisasi ini.


Pemaparan yang pertama disampaikan Winarsih selaku Direktorat Dirjen Kesehatan Jawa Barat, tentang pentingnya Alat kesehatan antara lain :

 1.lihat kemasannya dan izin edarnya 

2.kita hrs membaca cara menggunakan alat kesehatan


Materi kedua yang Disampaikan oleh Dewi Astuti, Ketua Apoteker Indonesia, selain itu juga Para Pakar kesehatan menghimbau tidak hanya mengurusi keuangan tetapi juga mengurusi kesehatan masyarakat. 

Kesehatan adalah segalanya Salam sehat.... Sehat Indonesia "Ungkapnya"

Untuk itu kita perlu mengetahui apa saja Point-point penting dalam menjaga kesehatan 

1.aktifitas fisik selama 30menit

2.Makan Buah dan Sayur

3.Program pemeriksaan secara rutin

4.Berhenti merokok

Survey membuktikan bahwa pengeluaran yg utama adalah 1.membeli Beras

2.untuk membeli rokok

Materi Penutup disampaikan oleh  ibu Carolina Dari Dinkes Kabupaten Bekasi Jawa Barat tentang PKRT adalah  perbekalan  kesehatan rumah tangga , Alat PKRT harus mengetahui izin edar yg sdh terdftr. Toko2 kesehatan dan Apotek yg bisa langsung dibeli oleh masyarakat . 

Alat kesehatan /perkakas yg digunakan untuk mendiagnosa dr pasien2.

Untuk mendiagnosa kondisi penyakit tersebut, menyediakan informasi untuk masyarakat. 

Sasaran Alat kesehatan adalah Puskesmas,  Rumah Sakit dan Klinik2 swasta. Memenuhi standar yg berkualitas agar aman di gunakan. 

Pengawasan yg sdh di atur oleh kemenskes. 

Dasar hukum alat kesehatan

Untuk melindungi masyarakat dr bahaya yang tidak di inginkan.

Alat kesehatan yg tdk memenuhi persyaratan mutu/manfaat.

Dan yang terakhir kita mengenal istilah dari Kata Germas cermat(Cerdas Memilih alkes). 

5 C

1.Nama dan jenis produk

2.cara memeriksa kemasan. 

3.cara penggunaan

4.cara petunjuknya

5.cara menyimpan/peringatannya, itulah materi yg sudah di sampaikan oleh Ibu Carolina dan sebagai penutup diakhiri dengan sesi tanya jawab oleh para Peserta. (Yusminah)

Tags: Serba-serbi
Share it:

Serba-serbi

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)