Cibinong,(MediaTOR Online) - Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor mencatatkan pendapatan di triwulan pertama sebesar Rp 1,1 Triliun dari total APBD Kabupaten Bogor tahun 2023 sebesar Rp 8,5 Triliun, atau sekitar 13,47 % masih kurang dari target 25 % per tri wulan.
Salah satu penyebabnya, terjadi keterlambatan Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dari Pemerintah Pusat dalam menggelontorkan DAK (Dana Alokasi Khusus) ke daerah, sehingga SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Bogor terlambat mengeksekusi kegiatan yang bersumber dari DAK tersebut.
Akan tetapi, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor ditahun 2023 telah tercapai 20,31 % dari total target PAD Rp 3,4 Triliun. Dari 20,31 % itu, pajak daerah yang dikelola Bappenda sampai tanggal 10 Maret 2023 sebesar 23,24 %, artinya hampir mendekati cash budget yang direncanakan.
Bappenda hingga kini terus berupaya mengejar target PAD tersebut, agar tidak menggangu pelaksanaan kegiatan di tiap SKPD.
Demikian disampaikan oleh Dellianie Ukman, SE, MM, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Bappenda Kab. Bogor dalam pemaparan kinerja dihadapan para peserta Raker Sekretariat Bersama Wartawan Media Online (Sekber WMO) tahun 2023, di Gedung RY Center Jl. Tegar Beriman, Rabu siang (15/3).
Menjawab pertanyaan salah peserta Raker tentang tidak tercapainya target pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Bogor karena masih adanya “kebocoran”, Dellianie atau biasa disapa Nunie tidak menampik hal itu.
“Kami sebagai TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) terus mendorong para pimpinan SKPD yang memungut retribusi daerah, untuk berinovasi memanfaatkan gerai gerai pembayaran seperti Tokopedia, Alfa, Indomaret dll bekerjasama dengan Bank BJB, agar tidak terjadi lagi kebocoran pendapatan retribusi seperti itu”, tegas Nunie.
Ia menambahkan, bahwa disamping melakukan inovasi dan sinergi, Bappenda Kabupaten Bogor juga telah berintegrasi dengan SKPD dalam optimalisasi pajak daerah. “Seperti integrasi yang kami lakukan dengan DPMPTSP, untuk menunda penerbitan IMB jika pemohon ijin tersebut diketahui masih terdapat tunggakan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)”, tuturnya.
Dalam peningkatan mutu pelayan, Bappenda Kabupaten Bogor perlahan-lahan mulai bergeser ke pelayanan berbasis digital, “Tapi karena masyarakat kita masih heterogen, ada yang sudah familiar dengan teknologi tapi tidak sedikit juga yang lebih suka bertatap muka tapi tetap kita layani,” ujar Nunie.
Diakhir paparannya, Nunie optimis dengan capaian kinerja tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor akan kembali meraih penghargaan Innovation Government Award (IGA) dimana salah satu substansinya adalah Bappenda, seperti yang telah diraih pada 2022 lalu.(Darlis)
Post A Comment:
0 comments: