Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum SCI Mendesak PJ Gubernur Sumsel Awasi Oknum Diknas Sumsel dan Oknum Kepala Sekolah Diduga Terlibat Politik Praktis
Hukum

SCI Mendesak PJ Gubernur Sumsel Awasi Oknum Diknas Sumsel dan Oknum Kepala Sekolah Diduga Terlibat Politik Praktis

12.46.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Society Corruption Imvestigation (SCI) akan melakukan aksi ke Kantor Gubernur Sumatera Selatan untuk mendesak Pejabat Gubernur Sumsel untuk mengawasi oknum Pejabat Dinas Pendidikan Sumatera Selatan yang diduga terlibat Politik Praktis, mendukung salah satu Calon DPR RI dari Partai tertentu dan Bakal Calon Gubernur Sumsel.

     Berbicara kepada Wartawan di Jakarta, Sabtu, Koordinator Nasional Society Corruption Investigation (SCI) mengungkapkan, saat ini ditenggarai ada oknum anggota DPRD Sumatera Selatan yang juga Calon DPR RI dari Partai tertentu menggalang oknum Pejabat Dinas Pendidikan Sumatera Selatan dan  oknum Kepala Sekolah untuk menjadi Tim Pemenangan salah satu Calon DPR RI dari Partai tertentu dan Calon Gubernur pada Pilkada mendatang.

     Menurut Asmawi, hasil telisikan SCI, oknum Anggota DPRD Sumatera Selatan itu adalah menantu Penguasa Sumsel yang berakhir  masa Jabatannya. Selain itu, adik sang penguasa masih bercokol sebagai Kabid di Dinas Pendidikan Sumatera Selatan.

      Terkait dengan hal itu, Kamis mendatang (4/10) Society Corruption Investigation (SCI) akan melakukan aksi ke Kantor Gubernur Sumatera Selatan mendesak PJ Gubernur Selatan untuk me-warning dan mengawasi Oknum Pekabat Diknas Sumsel dan oknum Kepala Sekolah yang diduga terlibat Politik Praktis.(rd)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)