Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Diduga Terlibat Politik Praktis, Sejumlah LSM Desak PJ Gubernur Segera Copot Karo Kesra Pemprov Sumsel
Hukum

Diduga Terlibat Politik Praktis, Sejumlah LSM Desak PJ Gubernur Segera Copot Karo Kesra Pemprov Sumsel

10.13.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Sejumlah Aktivis mendesak Pejabat Gubernur Sumatera Selatan untuk segera mencopot dan memberikan sanksi tegas kepada Kepala Biro Kesra Setda Pemprov Sumatera Selatan, Sunarto. Pasalnya, yang bersangkutan diduga memfasilitasi Kampanye Caleg DPR RI, M.Yaser dari salah satu Parpol di rumah pribadinya di Sukarami, Palembang.

      Sejak kemarin beredar Vidio tiktok di kalangan Aktivis Sumatera Selatan, kampanye Caleg DPR RI, M Yaser di rumah Kepala Biro Kesra Pemprov Sumatera Selatan. Vidio tik tok itu bersumber dari akun tiktok M.Yaser.

    Melihat vidio itu, sontak menjadi pembicaraan dan bahasan para Aktivis Sumatera Selatan."Ini sudah mencederai Demokrasi," ujar Asmawi, HS salah seorang Aktivis dan Praktisi Media kepada Wartawan di Palembang, Sabtu.

    Menurut Sukma Hidayat, aktivis 98, tindakan yang dilakukan oknum Karo Kesra Pemprov Sumatera Selatan yang memfasilitasi Kampanye salah satu Caleg tersebut melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Aparatur Sipil Negara.

    Menyikapi dugaan keterlibatan Oknum Pejabat Pemprov Sumsel tersebut, sejumlah aktivis Sumatera Selatan mendesak Pejabat Gubernur Sumatera Selatan segera mencopot dan memberikan sanksi tegas kepada oknum Kepala Biro Kesra Pemprov Sumatera Selatan,Sunarto.

     Selain itu, Pejabat Gubernur Sumsel diminta mengawasi oknum oknum Pejabat Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Oknum Pejabat Dishub Sumsel, Oknum Pejabat di beberapa OPD yang diduga terlibat Politik Praktis, yang mendukung salah satu Caleg DPR RI dari Partai tertentu dan Bakal Calon Gubernur Sumsel.

     Asmawi mengungkapkan, saat ini ditenggarai ada oknum anggota DPRD Sumatera Selatan yang juga Calon DPR RI dari Partai tertentu menggalang oknum Pejabat Dinas Pendidikan Sumatera Selatan dan  oknum Kepala Sekolah untuk menjadi Tim Pemenangannya dan Calon Gubernur pada Pilkada mendatang.

     Seperti diketahui, M.Yaser Anggota DPRD Sumatera Selatan yang juga Caleg DPR RI adalah menantu, Herman Deru, Mantan Gubernur Sumatera Selatan.

      Terkait dengan hal itu, Rabu mendatang sejumlah aktivis akan melakukan aksi ke Kantor Gubernur Sumatera Selatan mendesak PJ Gubernur Selatan segera mencopot Karo Kesra Pemprov Sumsel, Sunarto dan  me warning serta mengawasi Oknum Pejabat Diknas Sumsel, oknum Kepala Sekolah, oknum Pejabat di beberapa OPD yang diduga terlibat Politik Praktis.

    Sebelum aksi hari Rabu, nanti malam, akan disampaikan langsung kepada Pejabat Gubernur Sumatera Selatan. Sesuai jadwal, nanti malam,PJ Gubernur Sumatera Selatan menerima sejumlah Aktivis di Rumah Dinas Griya Agung Palembang.(rd)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)