Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Kabar Desa Putih Sari dan BKKBN Kampanye Stunting di Sumberjaya
Kabar Desa

Putih Sari dan BKKBN Kampanye Stunting di Sumberjaya

08.25.00
Share it:


Cikarang,(MediaTOR Online) - Percepatan Penurunan Stunting terus digalakan di setiap daerah di Nusantara. Di Jawa Barat, kampanye percepatan penurunan Stunting terus menerus dilaksanakan sampai menjelang Pemilu 2024. 

Percepatan penurunan Stunting juga menjadi konsentrasi  DPR RI bersama BKKBN Jawa Barat dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. 

Anggota Komisi IX DPR RI drg. Putih Sari, mengatakan stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak disebabkan asupan gizi yang kurang. Hal ini, menurutnya, membutuhkan peran ekstra para orangtua dalam membantu penurunan Stunting. 

Pada tahun 2024 target pemerintah menekan angka stunting 14 %, dan upaya yang dilakukan antara lain sosialisasi   stunting kepada masyarakat agar cepat menurun angka stunting," kata drg. Putih Sari melalui webinar yang disampaikan pada kegiatan Kampanye Percepatan Penurunan Stunting, di Kampung Buwek Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Senin (23/10).

"Hal ini agar masyarakat mengetahui bagaimana cara pencegahan stunting," tukas drg. Putih Sari. 

Sementara itu, Ketua Tim Pendidikan Kependudukan BKKBN Provinsi Jabar Sekar Andjung Tresnawati SPd, pada kesempatan tersebut mengatakan, Provinsi Jawa Barat, memiliki banyak program pencegahan Stunting dan telah dilaksanakan di setiap Kabupaten /Kota di Jawa Barat. Dan seluruhnya melibatkan pemangku kepentingan, antara lain pemerintah daerah Kabupaten dan Kota, salah satunya yaitu tim pendamping keluarga (TPK).

TPK intens, terutama "Dengan mengedukasi program stunting, percepatan penurunan angka Stunting dapat terealisasi dengan cepat," katanya. 

Hadir pada kampanye percepatan penurunan stunting tersebut, antara lain, anggota DPRD Kabupaten Bekasi Helmi SE, Kepala Bidang PP Kabupaten Bekasi H.Engkar Sukarya, Babinkamtibmas Desa Sumberjaya Aipda Catur, Babinsa Desa Sumberjaya, Sertu Marzuki dan Perwakilan BPD Sumberjaya Sain. 

Kampanye Percepatan Penurunan Stunting diikuti dengan antusias masyarakat. (YS)

Tags: Kabar Desa
Share it:

Kabar Desa

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)