Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum SCI Desak Kapolri Ambil Alih Kasus Dugaan Penyimpangan Pembebasan Lahan Kolam Retensi Palembang
Hukum

SCI Desak Kapolri Ambil Alih Kasus Dugaan Penyimpangan Pembebasan Lahan Kolam Retensi Palembang

07.46.00
Share it:



Jakarta,(MediaTOR Online) - Society Corruption Investigation (SCI) akan melakukan aksi unjuk rasa di Mabes Polri untuk mendesak Kapolri segera mengambil alih penanganan kasus dugaan penyimpangan pembebasan lahan kolam retensi simpang Bandara Palembang yang diduga merugikan negara milyaran rupiah, yang ditangani Polda Sumatera Selatan.

    Kepada Wartawan di Jakarta, Jumat, Koordinator Nasional Society Corruption Investigation (SCI) Asmawi,HS mengungkapkan, Pemerintah Kota Palembang pada Anggaran 2022 telah melakukan pembebasan lahan di Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang untuk kolam retensi dengan luas empat hektare dengan nilai hampir Rp 40 milyar.

    Menurut Asmawi, dari data yang dihimpun Tim SCI, harga lahan rawa yang dibebaskan itu Rp.995.000 per meter. Dengan demikian, dana yang dikeluarkan Pemkot Palembang sebesar Rp.39.800.000.000, (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus juta rupiah). Padahal, harga lahan rawa di daerah tersebut Rp.25 ribu per meter. Ini diduga terjadi mark-up.

     Menurut Asmawi, modus operandi yang diduga dilakukan  oknum pejabat Pemkot Palembang, dengan menyuruh pihak lain membeli lahan rawa tersebut kepada warga dengan harga Rp.25 ribu per meter. Kemudian menjualnya kepada Pemkot Palembang dengan harga Rp.995.000, per meter." Ini diduga permainan oknum pejabat Pemkot Palembang" ujarnya.

    Kasus ini, kata Asmawi, pernah dilakukan pemeriksaan oleh Polda Sumatera Selatan. Namun sampai saat ini tak tahu rimbanya. 

    Menurut Asmawi, pihaknya mendapat data dari salah seorang Ketua RT di Kelurahan Kebun Bunga,yang menyebutkan bahwa sebelum dibebaskan oleh Pemkot Palembang, lahan tersebut, dibeli oleh salah seorang dari warga dengan harga Rp.25 ribu per meter. Ketua RT ini juga tahu bahwa ada oknum Pejabat Pemkot Palembang yang sering berhubungan dengan pembeli." Diduga pihak pembeli lahan kepada warga hanya pajangan ," ujar Asmawi.

    Terkait dengan itu, dalam waktu dekat, SCI akan melakukan aksi unjuk rasa di Mabes Polres guna mendesak Kapolri untuk segera mengambil alih dugaan penyimpangan Pembelian lahan oleh Pemkot Palembang yang merugikan negara miliaran rupiah dari Polda Sumatera Selatan.(rd)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)