Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Aksi Unjukrasa Buruh Diwarnai Bernyanyi Bersama Biduan
Bodetabek

Aksi Unjukrasa Buruh Diwarnai Bernyanyi Bersama Biduan

13.10.00
Share it:


Bekasi,(MediaTOR Online) - Aksi demo buruh menuntut Pemerintah agar menaikan besaran upah minimum Provinsi (UMP) buruh pada 2024 terjadi di sejumlah titik wilayah Kabupaten Bekasi, pada Kamis (23/11/2023). Namun, ditengah aksi demo itu mendadak viral video seorang wanita muda joged sambil di sawer oleh sejumlah buruh.

"Para pengunjuk rasa lakukan joget sembari sawer biduan di lampu merah Cibitung," tulis keterangan unggahan akun Instagram wartapresisi dikutip, Kamis (23/11/2023).


Para pendemo ini seakan-akan tidak peduli pengguna jalan, mereka malah asyik joget dan sawer biduan dengan cueknya di tengah jalan.

"Buruh buruh kamu tuh minta naik gaji mengaku gaji tidak cukup tapi untuk sawer biduan lebih dari cukup, haduh, sadarlah kalian buruh, aksi kalian itu merugikan banyak orang kasihan pengendara jalan supir-supir mencari sesuap nasi," tulis keterangan dalam video tersebut.

Diketahui, seorang wanita yang sedang joged di sawer bersama sejumlah peserta buruh itu berlangsung di perempatan akses lampu merah Tol, Jalan Raya Teuku Umar, Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Sebelumnya, diberitakan ribuan buruh melakukan aksi turun ke jalan di sejumlah kawasan industri Kabupaten Bekasi, pada Kamis (23/11/2023). Mereka menuntut terkait upah minimum provinsi (UMP) 2024 nanti.

Pantauan di lokasi, massa buruh berjalan dari pintu masuk kawasan Industri Jababeka 2, Cikarang, Kabupaten Bekasi, menggunakan sepeda motor. Mereka konvoi nyaris menutup jalan.

Bahkan, di kawasan MM2100 Cibitung, buruh sempat memblokade jalan dan membuat akses menuju pintu tol Cibitung dan arah Cikarang-Kota Bekasi ditutup.

Di lokasi itu buruh melakukan orasi tuntutannya, hingga kendaraan di tiga arah macet panjang.

Selain itu, massa juga memblokade perempatan Jalan Cikarang-Cibarusah, di depan pintu masuk kawasan Ejip Cikarang Selatan, dan kawasan Hyundai. Para buruh juga melakukan orasi hingga empat arah itu macet panjang.

Selain menuntut kenaikan upah, buruh terus mendesak agar pemerintah mencabut Undang-Undang Omnibus Law, yang dinilai menjadi biar kerok upah di Indonesia rendah. (YS)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)