Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Warga Desa Gunung Kemala Akan Melakukan Aksi Penutupan Saluran Pembuangan Limbah Perusahaan Penambangan Batubara
Hukum

Warga Desa Gunung Kemala Akan Melakukan Aksi Penutupan Saluran Pembuangan Limbah Perusahaan Penambangan Batubara

15.11.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) -Sejumlah Warga Desa Gunug Kemala, Kecamatan Prabumulih Barat, Prabumulih didampingi sejumlah NGO akan melakukan aksi unjuk rasa penutupan saluran pipa pembuangan limbah perusahaan penambangan batubara, yang lahannya terkena limbah akibat penambangan batubara.

     Kepada Wartawan di Palembang, Kamis, Koordinator Nasional Society Corruption Investigation (SCI) Asmawi, HS mengungkapkan, Warga Desa Gunung Kemala, Kecamatan Prabumulih Barat, Prabumuliih menurut rencana akan melakukan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 14 November 2023 Pkl    10 s/d selesai di Lokasi saluran/pipa pembuangan limbah PT. Lematang Coal Lestari dan PT.Musi Prima Coal di Desa Gunung raja, Kecamtan Petulai, Muara Enim dengan tuntutan melakukan penutupan saluran/pipa pembuangan limbah PT. Lematang Coal Lestari dan PT. Musi Prima Coal yang berlokasi di Desa Gunung Raja, Kecamatan Petulai Dangku, Muara Enim,yang mencemari Sungai Panimur dan lahan milik warga. Mendesak pihak perusahaan PT. Lematang Coal Lestari dan PT. Musi Prima Coal untuk segera mengganti rugi lahan milik warga yang terkena limbah akibat limbah penambangan Batubara PT. Lematang Coal Lestari/PT.Musi Prima Coal.

    Surat Pemberitahuan rencana  aksi sudah disampaikan  Yogos, Kordinator Aksi dan beberapa korlap ke Sat Intel Polres Muara Enim, Kamis pagi.

    Persoalan Warga Gunung Kemala dengan perusahaan Batubara yang beroperasi di daerah ini sudah lama berlangsung.Namun,sampai saat ini belum ada penyelesaian. Malah, limbah akibat penambangan batubara perusahaan tersebut terus menggenangi lahan milik warga dan mencemari Sungai Panimur.(rd)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)