Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Unlabelled INDIKASI PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 YANG CURANG, PEMIMPIN YANG DIHASILKAN APAKAH LEGITIMATE ?

INDIKASI PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 YANG CURANG, PEMIMPIN YANG DIHASILKAN APAKAH LEGITIMATE ?

10.28.00
Share it:

          Oleh : Rino Hadinata SSos 


Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengakui ada penghentian sementara rekapitulasi di tingkat kecamatan atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Hasyim menyebut hal itu dalam rangka untuk memastikan akurasi data perolehan suara yang terbaca dalam Sistem Rekapitulasi (Sirekap) sesuai dengan Formulir Model C (catatan penghitungan suara di TPS) hasil di wilayah masing-masing.

Tentang ada situasi tingkat kecamatan, bahwa rekapitulasi itu kemudian dihentikan sementara dalam rangkanya untuk memastikan ini dulu (Sirekap)," kata Hasyim dalam konferensi pers di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat masih ada data anomali dalam penghitungan suara Pilpres 2024. Saat ini, total ada 1.223 TPS dengan kesalahan data.

Presidium Cucu Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Pertempuran Medan Area Rinno Hadinata Ssos menuturkan Pemilu merupakan sarana untuk mencapai satu tujuan, Meraih kekuasaan, tapi harus dengan tata cara dan norma-norma yang benar. Anggaran belanja negara untuk pemilu setiap 5 tahun sekali sangat besar, dibutuhkan Sumber daya manusia yang mumpuni untuk menuntaskan penyelenggaraan pemilu ini dengan baik dan benar. Suatu Aplikasi tekhnologi dibuat adalah melalui proses hasil dari ide/gagasan seseorang/team. Satu aplikasi bisa saja Error atau Aplikasi itu Error karena Human Error (perbuatan manusia itu sendiri). Sebagai anak bangsa berpendapat, untuk menuju pemilu yang demokratis itu tidak mudah, ada pengorbanan panjang dalam perjalanannya. Mungkin bisa perselisihan, anggaran yang cukup besar dalam pengadaan Aplikasi Sirekap perlu dilakukan investigasi Forensik secara detail. Satu atau dua orang kordinator di setiap TPS yang bertanggung jawab langsung dalam menjalankan aplikasi Sirekap apakah sudah mendapatkan Bimbingan teknis (Bimtek). Berapa Akun yang bisa diakses Dalam satu Aplikasi Sirekap dalam penginputan suara.

Rinno menegaskan permintaan maaf langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Ashari mengisyaratkan masih terjadi kelemahan pada sistem penyelenggaraan rekapitulasi KPU.

Seharusnya aplikasi Sirekap ini sudah teruji dengan baik, dan tidak lagi muncul permasalahan pada saat penyelenggaraan perhitungan suara di pemilu di 2024. Anggaran untuk aplikasi Sirekap ini cukup besar, ditambah lagi masih adanya Petugas KPPS yang kelelahan serta meninggal dunia sebanyak 57 orang.

Rinno minta agar  DPR RI mengajukan Hak Angket, mempertanyakan proses penyelenggaraan pemilu 2024 yang terindikasi penuh kecurangan. Dimulai pada saat proses persyaratan pendaftaran capres dan cawapres hingga proses penyelenggaraan pemilu. Ada amanah rakyat yang harus diselesaikan anggota DPR RI sebelum berakhirnya periodesasinya 2019-2024. Tutur Rinno Pria berdarah Ternate Jawa ini.(***)

Catatan: Rino Hadinata SSos Presidium Cucu Pejuang kemerdekaan RI Pertempuran Medan Area.(**)

Tanggapan atas konfrensi pers di kantor KPU Menteng Jakarta 19/2/2024.

Share it:

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)