Kinerja Kantor BPN Kabupaten Bekasi Dipertanyakan

Bekasi,(MediaTOR Online) - Pelayanan Prima atau pelayanan yang berkualitas demi kepentingan rakyat sudah menjadi motto hampir seluruh kantor pelayanan milik negara, baik di Pusat, Propinsi, Kabupaten hingga ke pelosok desa. Hal ini bertujuan untuk melayani rakyat yang butuh pelayanan selaras dengan kebutuhan rakyat itu sendiri. Baik pelayanan administrasi kebutuhan  keluarga mulai dari KTP, KK, akte lahir, akte perkawinan, segala jenis akte, hingga ke akte tanah (Sertifikat tanah).

Kantor BPN Kab Bekasi

Terkait pengurusan seluruh masalah tanah hingga memunculkan sertifikat, seluruhnya dipercayakan negara kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional, baik yang di Pusat, Propinsi, hingga Kabupaten dan Kota. 

Adapun PPAT di kecamatan bila ada, itu hanya perpanjangan tangan pemerintah yang bersinergi dengan Kantor BPN untuk mempermudah pengurusan akte dan validasi segala jenis riwayat tanah itu sendiri. PPAT tetap bekerjasama dengan BPN untuk validasi Otensitas riwayat dan kepemilikan tanah. Namun penerbitan suatu sertifikat hanya otoritas Kantor BPN, baik sertifikat baru maupun sertifikat balik nama akibat adanya perpindahan hak kepemilikan atas tanah itu.

        Mobil yang layak jadi rongsokan

        Mobil dinas terlalu dini busuk

Itu sebabnya terkait layanan prima tersebut patut kita pertanyakan kinerja Kantor BPN Kabupaten Bekasi atas adanya laporan masyarakat yang rumit dan bertele. Mangadar Siahaan, Ketua LSM Lapan Tipikor merasa dipersulit saat mau balik nama sertifikatnya melalui PPAT Kecamatan Tambun Selatan, mondar mandir hingga membingungkan pemohon. Saya aja yang paham hukum dipersulit, bagaimana rakyat kebanyakan yang kurang paham..? Saat ke BPN Kabupaten Bekasi di bilangan Lippo Cikarang, ada hal yang aneh. Kantornya megah namun di sekitar itu terlihat mobil yang layak pakai tak terurus membusuk, mobil Larasita yang masih bisa dirawat, lebih baik busuk  jadi rongsokan, hingga tak elok dipandang. Mobil hibah milik negara pun sepatutnya dipelihara demi efisiensi. 

Bapak Menteri tampaknya layak sidak, ke sini, biar tupoksi mereka kian baik, termasuk Humas pelayan publik jangan sok sibuk, sering rapat. ***** (A. Purba)