Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Launching Maskot dan Jingle Pilkada Lebak dengan Slogan "Pemilu Lebak Bermartabat".
Daerah

Launching Maskot dan Jingle Pilkada Lebak dengan Slogan "Pemilu Lebak Bermartabat".

15.12.00
Share it:

Rangkasbitung,(MediaTOR Online) - Menjelang pesta rakyat Pilgub dan Pilkada 2024 dengan agenda Peluncuran Jingle Perdana Maskot Pilkada 2024 yang digelar bertempat di alun-alun Rangkasbitung, Jalan Abdi Negara nomor 1 & 2 Lebak Banten. Jumat 14 Juni 2024.

Dalam kegiatan ini dihadiri Pj. Bupati Lebak Iwan Kurniawan, Ketua KPU Lebak Dewi Hartini, Ketua KPU Propinsi Banten M Ikhsan, dan Para Ketua KPU Kabupaten/kota Se -Propinsi Banten, tidak hanya itu  Forkopimda Lebak, tokoh budayawan serta ribuan masyarakat Kabupaten Lebak ikut meramaikan acara kegiatan launching peluncuran maskot KPU lebak tersebut.


Ketua KPU Kabupaten Lebak menyampaikan rasa terimakasihnya atas kehadiran Ketua KPU Provinsi Banten beserta jajarannya se Propinsi Banten, PJ Bupati Kabupaten Lebak, Ketua DPRD Lebak serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Lebak yang ikut antusias menghadiri launching maskot dan jingle Pilkada Lebak. dengan Slogan "Pemilu Lebak bermartabat".

Mari kita sonsong kegiatan pemilihan gubernur dan pemilihan bupati 2024 dengan  riang gembira. Yang kami harapkan Pemiliukada ini akan berjalan dengan  lancar dan aman. Kami atas nama KPU Lebak dari Bumi Multatuli Lebak Memanggil.


 “Suara Kamu Berharga mari kita Songsong Pilkada 2024 gubernur dan wakil gubenur banten serta Bupati dan wakil Bupati Lebak dengan kegembiraan,” ucap Ketua KPU Lebak.

Selanjutnya Ketua KPU Propinsi Banten M. Iksan menyapaikan, ungkapan terimakasih kepada semua pihak yang telah hadir untuk mensukseskan  pilkada Lebak Propinsi Banten.

“Saya ucapkan selamat datang di pilkada 2024". Alhamdulillah jumlah partisipasi pemilih meningkat pada Pilkada kali ini. Tentunya ini berkat  dari semua pihak yang berperan. ayo kita sukseskan pemilu  2024,” sambung M. iksan.

Sementara Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan dalam sambutanya mengajak seluruh masyarakat untuk sama - sama mensukseskan Pilkada tahun 2024.

“Tentunya kami bersama jajaran berkomitmen untuk menjaga serta mengawal pesta demokrasi rakyat Lebak dengan segenap jiwa dan raga kami," ujar Iwan.

Membahas soal anggaran peluncuran  dan Jingle Pilkada ini mengeluarkan anggaran hampir 400 juta rupiah. Namun,  pihak KPU menyebut bahwa anggaran untuk bayaran artis Ibu Kota sekelas Judika mencapai Rp 300 juta.

” Untuk bayaran Judika-nya Rp 300 juta, di luar biaya panggung dan lain-lain. Nilai segitu hanya untuk Judika,” ujar Toni sekretaris KPU Kabupaten Lebak di ruang kerjanya. Pilihan KPU Lebak menggunakan artis Ibukota Judika, lantaran Judika merupakan Artis Ibu Kota yang penggemarnya mulai dari kalangan anak muda hingga orang dewasa.

Berdasarkan surat KPU Kabupaten Lebak, No 257 /PL. 01. 02-Und / 3602 /2024, tertanggal 11 Juni 2024 Prihal undangan Peluncuran Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2024. Tercatat ada 171 undangan dari mulai Pj Bupati Lebak, KPU Provinsi, Ketua DPRD Lebak, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Asda 1, Para Kepala OPD, dan elemen masyarakat.

Tercatat dalam surat undang tersebut  yang ditandatangani Kepala KPU Lebak acara dimulai pukul 19.00 Wib, bertempat di alun-alun Rangkasbitung.  ( Elda-Rangkasbitung)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)