Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Pemkab Bogor Rencana Lakukan Normalisasi Pembangunan Bendungan Setu Masyono untuk Irigasi Pertanian dan Perikanan
Bodetabek

Pemkab Bogor Rencana Lakukan Normalisasi Pembangunan Bendungan Setu Masyono untuk Irigasi Pertanian dan Perikanan

12.24.00
Share it:

Bogor,(MediaTor Online) - Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Kementrian Pekerjaan Umum Jawa Barat, akan segera mempercepat normalisasi dan pembangunan bendungan saluran irigasi persawahan. Karena kegiatan itu untuk meningkatkan produksi pertanian sekaligus mengantisipasi banjir.


Salah satu rencana  normalisasi bendungan setu Masyono di Desa Curug, Kecamatan Parung, masuk wilayah pengawasan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane, yang menjadi perhatian Pemkab Bogor, saat tim media MediaTOR turun lapangan, Rabu 19 Juni 2024.

Nasur, salah satu warga yang tinggal di lokasi bendungan Masyono, berharap agar segera diperbaiki bendungan Setu Masyono yang menjadi kebanggaan masyarakat Desa Curug, ucapnya.

Bendungan ini akan mengairi daerah persawahan meliputi, Rawa Kalong, Cara Bengkok, Pengasinan, Pedurenan, yang ada saat ini mengalami kerusakan parah sejak beberapa tahun terakhir akibat terjangan banjir bandang dari sungai Angke dan sekitarnya.

Kepala Desa Curug Edi Mulyadi mengatakan bahwa bendungan Setu Masyono seluas 2 hektar, yang mampu mengairi persawahan hingga tersebar di sejumlah desa di Kecamatan Gunung Sindur.

Dengan normalisasi itu, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya Edi berharap perbaikan dan perencanaan pembangunan, segera terealisasi, "dari Kementerian Pekerjaan Umum, Direktoral Jendral Sumber Daya Air, oleh Balai besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane, ucapnya.

Selanjutnya saya mengajak seluruh masyarakat nanti nya, bisa ikut merawat bendungan untuk pertanian dan perikanan,karena juga berfungsi sebagai penampung air untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari,( Lip fan/Harlan)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)