Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Terindikasi Dipingpong Dinsos dan Desa, Pendaftaran Ditolak SMA Negeri 2 Cileungsi
Pendidikan

Terindikasi Dipingpong Dinsos dan Desa, Pendaftaran Ditolak SMA Negeri 2 Cileungsi

20.29.00
Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) - Adanya indikasi dugaan melempar kewenangan atau "dipingpong" oleh Dinas Sosial Kabupaten Bogor dan Desa Gandoang, Jawa Barat, terkait peserta pendaftaran jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) ditolak SMA Negeri 2 Cileungsi dengan alasan belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Terpantau wartawan di Cibinong, Kamis (20/06/2024), sistem untuk pengajuan PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru) Jabar Tahap Pertama Jenjang SMA/SMK/SLB jalur zonasi dan KETM dilakukan secara online pada 3-7 Juni.

Salah satu pendaftar dari SMP Negeri 2 Cileungsi, yang tidak mempunyai ayah harus "menelan" pil pahit dikarenakan belum terdaftarnya di DTKS tersebut. Namun, sebelumnya sudah dikonfirmasi untuk membuat SKTM agar terdaftar di DTKS. Pengajuan oleh Desa Gandoang dan diarahkan ke Dinsos Kabupaten Bogor, pada 5 Juni lalu.

Sempat bolak-balik dari Dinsos ke desa untuk pengurusan DTKS tersebut, namun pihak Dinas Sosial menyarankan agar mendaftar lewat jalur lain. Tidak sampai di situ, pihaknya membuat rekomendasi agar menunggu waktu pembukaan pengajuan DTKS pada tanggal 16.

"DTKS ini gak semua orang masuk hanya orang miskin, kadang juga ada yang tercecer bisa ibunya atau anaknya aja. Nah kalo kasus ini saya lihat ibunya terdaftar di 2021, tinggal anaknya aja kan diajukan ke desa. Minta surat keterangan bahwa sedang diusulkan ke DTKS dari Desa Gandoang, karena di Dinsos hanya bisa bantu yang terdaftar di DTKS. Terkadang desa juga suka lalai ya," kata Ferry Ando salah satu staf Dinas Sosial Kabupaten Bogor.

Sementara itu, dikonfirmasi melalui telepon aplikasi WhatsApp Desa Gandoang mengatakan bahwa pihaknya hanya pengajuan selebihnya di Dinas Sosial.

Selain itu, menurut informasi yang diterima salah satu pendaftar sebelumnya mengikuti pendaftaran tahap pertama tersebut diduga sempat memberikan sejumlah uang Rp2,5 juta kepada pihak sekolah untuk memuluskan syarat dan persyaratan.

Hingga berita ini dimuat, pihak sekolah atau Plt. Kepala SMA Negeri 2 Cileungsi yang juga menjabat Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Bojonggede, Pandi, belum merespon. Apakah semua yang diterima jalur KETM itu mempunyai kartu DTKS? (Pewarta: M. Andreas Pratama)

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)