Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Johan Siregar Lewat LSM ITP Akan Investigasi Terkait PPDB SMAN 3 Tambun Selatan Diduga Curang
Pendidikan

Johan Siregar Lewat LSM ITP Akan Investigasi Terkait PPDB SMAN 3 Tambun Selatan Diduga Curang

23.33.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Ketua LSM Indonesia Transparansi Publik (ITP), Johan Siregar akan  melakukan investigasi mendalam terkait carut marut penerimaan siswa baru kelas 10 (PPDB online) di SMAN 3 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tahun ajaran 2024/2025. Saya akan evaluasi dan investigasi menyeluruh, khususnya lewat jalur Zonasi, ujar Johan Siregar dengan tegas di kantornya.

Johan Siregar, Ketua LSM ITP

Johan menambahkan hasil investigasi nantinya didukung fakta lain yang ada di kantornya disusun dalam rangka laporan resmi ke Disdik Jawa Barat di Bandung dan aparat penegak hukum jika mneandung unsur pidana, kata Johan yang terkenal pribadi pelapor ke Polda bila ditemukan bukti kuat dan mengandung unsur pidana. Selain itu kejujuran panitia PPDB juga jadi bahan kajian dalam menentukan titik kordinat jarak rumah calon siswa ke SMAN 3 Tambun Selatan.
Anak kurang mampu jadi korban kesadisan Panitia PPDB

Johan Siregar semakin semangat untuk menyikapi SMAN 3 Tambun Selatan berkat adanya laporan warga yang merasa dirugikan pihak sekolah yang tidapunya hati atau tidak punya nurani. Salah satu anak seorang ibu yang sudah janda hidup paspasan, yang puteranya mau melanjut ke SMAN 3 lewat jalur Zonasi digagalkan oleh pihak sekolah walau rumahnya berjarak 200 meter  dari Komplek Vila Bekasi Indah 1 ke SMAN 3 yang dituju. Kata Johan saat verifikasi data, panitia tidak mengkroscek kebenaran data anak. Verifikasi titik kordinat tempat tinggal siswa tentu fakta aktual yang jujur daripada  syarat lainnya, kata Johan Siregar. 
Yang menjadi pertanyaan yang jarak 700 meter kok bisa diterima. Kalau pun ada syarat formal lain yang belum lengkap tentu bisa menyusul saat diterima. 
Saya akan bawa juga persoalan ini ke inspektorat di Bandung. Demi masa depan anak yang jujur, tidak punya ayah tapi ingin melanjutkan studinya di SMAN 3 Tambun Selatan. 
Kalau saya diterima di situ bisa jalan kaki ke sekolah, ujar anak lulusan SMPN 7 Tambun Selatan ini. Walau tidak punya ayah lagi sang anak tetap full bersemangat untuk melanjutkan studinya.
Mulai hari ini secara mendalam sudah saya dapatkan beberapa persoalan di SMAN 3 Tambun Selatan termasuk anak berkebutuhan husus akan saya kaji ada beberapa orang diterima di situ, kata Johan Siregar dengan santun di kantornya. ***(AP/JS/IP)

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)