Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Penggunaan Dana Desa Pangkalan Damai Kecamatan Air Sugihan, Ogan Komering Ilir Diduga Menyimpang.
Hukum Dan Kriminal

Penggunaan Dana Desa Pangkalan Damai Kecamatan Air Sugihan, Ogan Komering Ilir Diduga Menyimpang.

13.39.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) Penggunaan Dana Desa, Desa Pangkalan Damai, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan diduga menyimpang.

Keterangan yang diperoleh Wartawan mengungkapkan, Tahun Anggaran 2022, Desa Pangkalan Damai, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menerima Dana Desa sebesar Rp.767.804.000, yang diperuntukkan beberapa program yang diantaranya, penggunaan tahap pertama berupa penangkaran Ikan sebesar Rp.85.146.280. Namun, keterangan yang diperoleh Wartawan, diduga terjadi penyimpangan. Diduga kegiatan tersebut untuk kepentingan pribadi oknum Kades.

Pencegahan Covid 19 sebesar Rp.61.424.320, diduga terjadi penyimpangan. Diduga dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut tidak sebesar itu.

Penggunaan dana Tahap dua berupa pembangunan jalan cor beton dusun 2 (73 M x 3 M x 0,15 M) sebesar Rp.67.104.000, diduga fisik pekerjaan tidak sesuai RAB. Pembangunan jalan cor beton sebesar Rp.40.291.880, diduga dikerjakan tidak sesuai RAB. Penangkaran Ikan sebesar Rp.64.445.720, diduga terjadi penyimpangan.

Penggunaan dana tahap tiga berupa pembangunan jalan cor beton sebesar Rp.84.920.800, diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.

Untuk Tahun Anggaran 2023, Desa Pangkalan Damai menerima Dana Desa sebesar Rp.767.804.000, yang dipergunakan beberapa program yang diantaranya, penggunaan dana tahap pertama berupa pembangunan jalan cor beton dusun 1 (322 M x 4 M x 0,15 M) sebesar Rp.29.319.300, diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.

Pembangunan jalan usaha tani (1.000 M x 2 M x 0,05 M) sebesar Rp.143.755.000, diduga dikerjakan tidak sesuai RAB. Penggunaan dana tahap dua berupa pembangunan jalan cor beton dusun 1 (322 M x 4 x 0,15 M) sebesar Rp.195.614.300, diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.

Penggunaan dana tahap tiga berupa pembangunan jalan cor beton dusun 1 ( 322 x 4 m x 0,15 M ) sebesar Rp.377.791.000,diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.Rehab jembatan Primeir sebesar Rp.110.205.000,diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.

Untuk Tahun Anggaran 2024, Desa Pangkalan Damai menerima Dana Desa sebesar Rp.767.804.000, yang dipergunakan beberapa program. Diantaranya,penggunaan Dana tahap pertama berupa pengadaan mobil ambulance Desa (uang muka) sebesar Rp.87.706.200, dipertanyakan.

Pembangunan MCK (P2M,L 2 M) dusun 1 dan dusun 3 (unit) sebesar Rp.70.198.000, diduga terjadi penyimpangan. Pengadaan peternakan sapi sebesar Rp.52.096.000, diduga terjadi penyimpangan.

Sementara itu, Kepala Desa Pangkalan Damai ketika dihubungi via panggilan singkat Whats app tidak memberikan penjelasan.(Tim)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)