Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Kapolres Ogan Ilir Didesak Evaluasi Penyidik Pembantu yang Menangani Kasus Pemalsuan Tanda Tangan Penerima BLT
Hukum Dan Kriminal

Kapolres Ogan Ilir Didesak Evaluasi Penyidik Pembantu yang Menangani Kasus Pemalsuan Tanda Tangan Penerima BLT

20.23.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) -- Tokoh Masyarakat Pemulutan mendesak Kapolres Ogan Ilir segera mengevaluasi Penyidik Pembantu,Bripka Tommy Pransisco yang menangani kasus dugaan pemalsuan tandatangan penerima BLT,Sukoya.

Kepada Wartawan di Palembang,Kamis malam ( 5/9-2024)Tokoh Masyatakat Pemulutan,Asmawi,HS pendamping warga Desa Teluk Kecapi mengungkapkan,menurut Sukoya,saksi Pelapor,saat diperiksa,Penyidik Pembantu Unit Pidum Polres Ogan Ilir,Bripka M Tommy Fransisco berulang ulang menyebutkan bahwa Sukoya tidak dirugikan dalam kasus ini.

Bripka Tommy Fransisco,kata Asmawi mengutif pengakuan Sukoya,bahwa yang memalsukan tanda tangannya ( Sukoya,red) adalah Zaleha,orang tua Sukoya.Mendengar perkataan itu,Sukoya langsung protes. Ok ok om

Menurut Sukoya,akhirnya BAP Zaleha,orang tuanya yang sudah dibuat dirubah oleh Bripka Tommy.Begitu juga BAP Sukoya dirubah,yang kemudian menandatanganinya.

Menurut Asmawi,selaku Penyidik Pembantu,Bripka Tommy tidak patut mengarahkan saksi saksi yang tidak sesuai dengan apa yang dialaminya." Ini ada apa dengan Bripka Tommy," ujar Ketua Partai Demokrat Ogan Komering Ilir Priode 2002-2005 dan Ketua Partai Demokrat Ogan Ilir Priode 2005-2007 ini.

Selaku pendamping warga,Asmawi mendesak Kapolres Ogan Ilir segera mengevaluasi Bripka M Tommy Fransidco Penyidik Pembantu yang menangani kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Sukoya.Selain itu,Asmawi berharap Kapolres Ogan Ilir meneliti kembali berkas BAP saksi aksi sebelumnya dan atau melakukan pemeriksaan hasil penangan kasus tersebut.

Asmawi,HS yang juga Koordinator Nasional Society Corruption Investigation ( SCI ) tengah mempertimbangkan melaporkan Bripka M Tommy Fransisco ke Kapolda Sumatera Selatan." Kami ini mencari keadilan,mohon tidak dipermainkan," ujar Aktivis Penggiat Anti Korupsi yang berhasil mengungkap kasus Korupsi Bupati Kutai Karta Negara Kaltim,Syaukani ini.

Sebelumnya,Sukoya melaporkan dugaan pemalsuaan tandatangannya pada lembaran nama nama penerima BLT.Sebagai  tindak lanjut laporan itu,Penyidik Pembantu Unit Pidum Polres Ogan Ilir telah melakukan pemeriksaan saksi saksi.( Tim )

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)