Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal SCI Berharap Inspektorat Ogan Ilir Tidak Menunda LHP ke Polres Ogan Ilir Terkait Dugaan Penyimpangan Dana Desa Teluk Kecapi
Hukum Dan Kriminal

SCI Berharap Inspektorat Ogan Ilir Tidak Menunda LHP ke Polres Ogan Ilir Terkait Dugaan Penyimpangan Dana Desa Teluk Kecapi

10.05.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Society Corruption Investigation ( SCI ) berharap Inspektorat Ogan Ilir tidak menunda nunda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP ) Dugaan Penyimpangan Dana Desa,Desa Teluk Kecapi ke Penyidik Unit Pidkor Polres Ogan Ilir.

Berbicara kepada Wartawan di Palembang,Senin,Koordinator Nasional Society Corruption Investigation ( SCI ) Asmawi,HS mengungkapkan,pihaknya beberapa waktu yang lalu melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa,Desa Teluk Kecapi,Kecamatan Pemulutan,Ogan Ilir ke Polres Ogan Ilir.

Sebagai tindak lanjut laporan itu,Penyidik Unit Pidkor Polres Ogan Ilir memintakan audit kepada Inspektorat Ogan Ilir.Menurut sebuah sumber,Tim Inspektorat Ogan Ilir telah melakukan pemeriksaan,melakukan audit penggunaan Dana Desa,Desa Teluk Kecapi.Namun,Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) belum diteruskan ke Unit Pidkor Polres Ogan Ilir.

Terkait dengan itu,SCI berharap Inspektorat Ogan Ilir tidak menunda nunda penyerahan LHP ke Penyidik Unit Pidkor Polres Ogan Ilir.

Keterangan mengungkapkan,beberapa Item yang dilaporkan SCI,termasuk dugaan penyimpangan penggunaan Dana Penyertaan Bumdes sebesar Rp.148 juta.Dana Bumdes itu dibelikan satu unit mobil Pick Up.Namun sampai saat ini plat nomor Pol nya masih profit.Pertanyaannya adalah,apakah mobil pick up dibeli dengan cash atau kredit.Bila dibeli dengan tunai,kenapa plat nomor Pol nya masih profit.Bila itu dibeli secara kredit dikemanakan dananya.

Sebuah sumber mengungkapkan,Dana Penyertaan Bumdes yang berasal dari Dana Desa itu tidak masuk ke Rekening Bumdes.Selain itu,mobil pick up tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Rohiman,Kepala Desa Teluk Kecapi.

Selain dilaporkan dugaan penyimpangan Dana Desa,Rhm dilaporkan dugaan pemotongan Dana BLT.Kasusnya tengah ditangani Unit Pidkor Polres Ogan Ilir.Tim Unit Pidkor secara marathon telah memeriksa puluhan saksi.

Kasus lainnya,dugaan pemalsuan tandatangan penerima BLT.Kasusnya ditangani Unit Pidum Polres Ogan Ilir.Penyidik sudah memeriksa beberapa orang saksi.( Red )

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)