Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Mekanisme Pembayaran Pungli SMPN 1 Cikarang Barat Variatif Terukur
Pendidikan

Mekanisme Pembayaran Pungli SMPN 1 Cikarang Barat Variatif Terukur

20.34.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Hingga saat ini dan tak tahu sampai kapan ada kesan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi melakukan  pembiaran atas adanya Pungli Uang Kas di tingkat SD dan SMP dengan mekanisme tersendiri mirip SPP zaman dulu. Kepala sekolah seakan tutup mata atas pembiaran tersebut karena dikelola oleh Koordinator Kelas (Korlas) yang Ketua dan anggotanya juga dari unsur orang tua siswa selaku Warga Sekolah. Mulusnya program Pungli itu berkat adanya restu Kepsek sekolah yang bersangkutan.

Mangadar saat menghitung besaran Pungli di SMPN 1 Cikbar

Dengan mengkambinghitamkan Korlas tanpa Rapat Komite Resmi yang disetujui Dinas Pendidikan maka Korlas lewat WA grup dengan leluasa menjalankan program Uang Kas. Bila terkumpul akan digunakan untuk kepentingan sekolah yang telah didanai Bos Pusat dibekap dana APBD, ujar Mangadar Siahaan, Ketua Umum LSM Lapan Tipikor, saat dimintai tanggapan nya terkait Pungli di SMPN 1 Cikarang Barat yang dipimpin Ewan.

         SMPN 1 Cikarang Barat Bekasi

Menurut Mangadar bahwa Pungli di SMPN 1 Cikarang Barat sangat fantastis jumlahnya, cara memungut Variatif, bisa Rp 5000 perminggu persiswa, atau Rp 20.000 perbulan. Dikali 1188 siswa selaras Dapodik thn 2024 setelah cut off. Bila semua membayar berarti Rp 23.760.000 perbulan atau Rp 285.120.000 pertahun. 
Ewan layak dilapor ke Bupatidan Menejer Bos Pusat, sebab menarik dana dari orang tua telah melanggar aturan dan peraturan negara terlebih pungutan itu tanpa ijin tertulis dari Bupati. Ketika mau dikonfirmasi ke Ewan, yang datang malah staf Humas dengan menyodorkan amplop berisi Rp 100.000. Kok kayak besanan datang bertiga, ujar Ewan via selulernya. Sebab sang Kepsek lagi di tugas luar entah di mana. Kata sekuriti Kepsek sedang rapat dengan Lurah. (Purba)

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)