Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Pengkondisian Pihak Ketiga Diduga Mengalir Ke Kanit Samsat Kota Bekasi
Bodetabek

Pengkondisian Pihak Ketiga Diduga Mengalir Ke Kanit Samsat Kota Bekasi

09.46.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) -  Dibeberapa kejadian Pelayanan Samsat Kota Bekasi yang saat ini dipimpin Kanit Iptu Prabowo menjadi sorotan  diantarannya berita pemdaftaran balik nama oleh wajib pajak yang ditengarai melibatkan oknum anggota yang merangkap calo yang sudah diproses propam. insiden hilangnya HP wajib pajak saat pelayanan.  adu argumen  oknum biro jasa yang berujung pemukulan  dan maraknya biro jasa resmi dan calo yang semuannya itu sepertinya sudah terkoordinir. Wartawan berusaha menemui Kanit Samsat Kota Bekasi namun selalu gagal yang infonya harus melalui Timsus sebagai perpanjangan tangan untuk membagi bagi hasil upeti dari calo maupun adanya permainan dalam pengurusan dokumen kendaraan .  Dalam temuan wartawan dalam pengurusan dokumen kendaraan para pelaku jasa memakai kode yang sudah diketahui petugas untuk memungut biaya tambahan al : acc bpkb , acc chec physik kendaraan tidak hadir,  pengurusan mutasi melalui keluar daerah ( normal dan kilat ) , dan masih banyak lagi.  Kapolda Metro Jaya sebaiknya Irjen Karyoto melalui Dirlantas harus tegas terhadap perbaikan sistem yang ada apalagi disamsat Kota Bekasi dan merestruktur anggotanya biar ada perubahan situasi pelayanan lebih baik serta sistem pelayanan informasi . Dalam pengumpulan informasi dan temuan secara terpisah pada Kamis, 21 /11/2024 Ketua DPP Lapan Tipikor Mangadar Siahaan sesegera mungkin akan melaporkan setiap kegiatan yang tidak sesuai aturan oleh jajaran Samsat Kota Bekasi. “ Kami memang mengetahu kegiatan ini Al : acc BPKB Rp. 50.000 sd. Rp. 100.000, Acc Chec Physik tidak hadir Rp. 20.000 sd Rp.100.000 . mutasi luar daerah Rp 500.000 sd Rp.900.000, Ganti Nopol Rp. 1.000.000 sd Rp.1.500.000 , belum nomor pilihan dan lain lain.

Sampai saat ini kami berharap Kanit Samsat Kota Bekasi Iptu Prabowo dapat memberikan informasi dan keterangan tanpa melalui timsus yang seakan akan menjadi benteng pemisah komunikasi yang membuat sistem informasi menjadi buntu.


Samsat Kota Bekasi

Untuk itu Mangadar Siahaan, Ketua LSM Lapan Tipikor akan bersurat ke Polda Metro Jaya demi perbaikan mutu layanan di Samsat Kota Bekasi. Seperti arahan bapak Kapolri bahwa pelayanan yang baik merupakan tugas Polri untuk kesejahteraan rakyat. Salam presisi... (Rd)


Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)