Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Oknum Kades Teluk Kecapi Diduga Intimidasi Saksi
Hukum Dan Kriminal

Oknum Kades Teluk Kecapi Diduga Intimidasi Saksi

21.36.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Semakin semena mena. Oknum Kepala Desa Teluk Kecapi diduga mengintimidasi saksi yang memberikan kesaksian di Unit Tipikor beberapa waktu yang lalu.

Keterangan yang diperoleh MediaTOR mengungkapkan, merasa terjepit dengan sejumlah kasus yang menghadangnya, oknum Kades Teluk Kecapi, Rhm mulai main ancam. Kamis (16/1/2025 ) Rhm mendatangi salah seorang saksi yang pernah bersaksi di Unit Tipikor. Oknum Kades Rhm menghardik sambil berkata," Kenapa kamu ngomong dipotong," ujar Rhm dengan nada tinggi, seperti dituturkan sebuah sumber yang namanya minta untuk tidak ditulis.

Tak hanya meneror saksi, Rhm juga mencoret penerima BLT yang memberikan kesaksian di Unit Tipikor. Keterangan yang diperoleh mengungkapkan, sejumlah saksi tidak menerima lagi BLT 2025 yang akan datang.

Keterangan yang diperoleh MediaTOR,  penerima BLT 2025 yang akan datang   sebagian besar orang tua perangkat Desa, termasuk orang tua Rhm, Kepala Desa Teluk Kecapi.

Verifikasi dan penetapan penerima BLT 2025 tersebut tidak melibatkan BPD Teluk Kecapi.

Dua kasus yang menjerat Oknum Kepala Desa Teluk Kecapi, Rhm. Kasus pertama dugaan penggelapan dan pemotongan Dana BLT. Kasus ini ditangani Unit Tipikor Polres Ogan Ilir. Penyidik telah memintai keterangan 45 orang saksi. Sebuah sumber menyebutkan, kasus ini hampir final. Penyidik menemukan bukti kuat bahwa ada perbuatan melawan hukum yang diduga melibatkan Rhm. Tim Penyidik dalam waktu dekat akan melakukan Gelar Perkara di Polda Sumatera Selatan.

Kasus kedua, dugaan pemalsuan tandatangan penerima BLT. Kasus ini ditangani Unit Pidum Polres Ogan Ilir. Penyidik telah memeriksa beberapa orang saksi, termasuk pelapor. Sebuah sumber menyebutkan, kasus ini hampir final. Dalam waktu dekat Penyidik akan melakukan gelar perkara.

Dalam kasus dugaan pemalsuan tandatangan, Rhm berupaya mencari kambing hitam. Namun upaya itu gagal dengan kesaksian Bendahara Desa, Akmal yang menampik segala kesaksian Rhm.

Menurut Tokoh Masyarakat Desa Teluk Kecapi, bila ada oknum perangkat yang diduga memalsukan tandatangan pelapor, ya pasti suruhan Rhm." Mana beranila orang memalsukan tandatangan kalo tidak atas perintah Kades," ujarnya.( Rd )

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)