Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Layanan SIM Cikarang Awal Bulan Puasa Tetap Berjalan Baik dan Lancar
Bodetabek

Layanan SIM Cikarang Awal Bulan Puasa Tetap Berjalan Baik dan Lancar

10.52.00
Share it:

Cikarang,(MediaTOR Online) - Pelayanan baik dan lancar menjadi dambaan masyarakat pada umumnya dan khususnya layanan pembuatan SIM di Jabodetabek di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pelayanan itu juga terlihat berjalan dengan baik di SATPAS SIM Bekasi, hususnya di wilayah Cikarang (Kali Malang). Tetap ramai dan dilayani dengan baik.

Walau saat ini awal dari Bulan Puasa, Bukan Suci Ramadhan para petugas tetap melayani dengan baik.

         Kantor SATPAS SIM Cikarang

Ketika MediaTOR berkunjung ke Satpas SIM Kalimalang, terlihat para pemohon dengan tertib mengurus SIM A dan C sesuai giliran panggilan. Mereka sangat senang dilayani petugas dengan baik dan santun selaras dengan jenis Sim yang dibutuhkan maupun mereka yang mau memperpanjang SIM tersebut dengan sigap para petugas menyambut dengan baik, ramah, dan cepat.

Banyak pemohon hari ini

Ketika ditanya bagaimana pengalaman mereka mengurus SIM baru maupun perpanjangan mengatakan sangat senang akibat dengan cepat direspon para petugas yang melayani dengan ramah dan cepat sesuai kebutuhan hususnya mereka yang mau membuat Sim baru. 

Gampang banget bang dan cepat, kita tidak perlu menunggu lama kayak zaman dulu, ujar mereka yang tak sudi namanya disebut.

Pokoknya gampang dan dilayani dengan baik. Termasuk hari ini Senin, 3 Maret 2025, Satpas SIM Cikarang ini super sibuk melayani para pemohon. 

A. Purba

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)