Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Penggunaan Dana Desa, Desa Muara Sungai, Pali, Sumsel Diduga Menyimpang.
Hukum Dan Kriminal

Penggunaan Dana Desa, Desa Muara Sungai, Pali, Sumsel Diduga Menyimpang.

11.56.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Penggunaan Dana Desa, Desa Muara Sungai, Kecamatan Tanah Abang, Pali, Sumsel diduga terjadi penyimpangan.

Keterangan yang diperoleh MediaTOR mengungkapkan, Tahun Anggaran 2020, Desa Muara Sungai, Kecamatan Tanah Abang, Pali memdapat dana Desa sebesar Rp.900.681.000, yang dipergunakan beberapa program yang diantaranya, Pembangunan/Rehab/Peningkatan/pengadaan sarana/prasarana alat peraga edukatif PAUD/Tk/TPA/TKA/TP/Madrasah sebesar Rp.327.058.800. Namun, berdasarkan keterangan yang diperoleh diduga terjadi penyimpangan.

Program Makanan tambahan utk ibu hamil, lansia, insentif kader posyandu Rp.16.197.000, diduga terjadi penyimpangan. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan utk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan Rp.13.860.000, diduga menyimpang.

Desa siaga kesehatan sebesar Rp.14.231.000, dipertanyakan. Pembangunan/rehab/peningkatan/pengerasan jembatan milik desa Rp.234.888.000, diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.

Keadaan Darurat Rp.57.230.000, dipertanyakan. Keadaan mendesak Rp.216 juta, dipertanyakan. Alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung Rp.10 juta, dipertanyakan.

Untuk Tahun Anggaran 2021 menerima Dana Desa sebesar Rp.868.353.000, yang dipergunakan beberapa program yang diantaranya,

Makanan tambahan utk Ibu hamil, lansia Rp.23.400.000, diduga tidak sepenuhnya diserahkan.

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp.54.170.129, duduga menyimpang. Pembangunan/rehab/peningkatan/pengerasan jalan desa Rp.419.679.000, diduga dikerjakan asal jadi. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/komunikasi dan informasi desa Rp.80 juta, dipertanyakan.

Keadaan mendesak Rp.244.800.000, dipertanyakan. Pembangunan pos, pengawasan jadwal ronda/patroli dll Rp.18.046.240, diduga terjadi penyimpangan.

Anggaran Tahun 2022  menerima Dana Desa sebesar Rp.740.106.000, yang diperuntukkan beberapa program yang diantaranya, Keadaan mendesak Rp.298.800.000.

Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan Rp.34.595.000, diduga terjadi penyimpangan. Pembuatan gorong2, selokan, drainase Rp.133.484.000, diduga dikerjakan asal jadi.

Pembangunan/Rehab/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan/gang Rp.48.965.000, diduga dikerjakan tidak sesuai RAB. Makanan tambahan Rp.13.344.000, diduga tidak semuanya disalurkan. Alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dll Rp.193.500.000, diduga terjadi penyimpangan. Diduga untuk kepentingan oknum Kepala Desa.

Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.1.087.035.000, yang diperuntukkan beberapa program yang diantaranya, Pembangunan/rehab/peningkatan sumber air bersih desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor dll) Rp.42.830.400, diduga terjadi penyimpangan.

Pembangunan/rehab/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani Rp.96.811.600, duduga dikerjakan asal jadi. Pembangunan/rehab/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman/gang Rp.423.465.000, diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.

Pemeliharaan jalan desa Rp.66.165.000, diduga dikerjakan asal jadi. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan Rp.25.831.000, dipertanyakan.

Keadaan mendesak Rp.187.200.000. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dll ) Rp.189.400.000, diduga terjadi penyimpangan.

Angaran Tahun 2024 Rp.692.946.000, yang dipergunakan beberapa program yang diantaranya, Pembangunan/rehab/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani Rp.138.472.800, diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.

Bantuan honor pengajar,pakaian seragam, operasional PAUD/Tk/tpa/tka/tpq/madrasah Rp.14.250.000, diduga tidak diserahkan sebagaimama mestinya. Pembangunan gorong gorong, selokan dll Rp.80.683.400, diduga dikerjakan asal jadi.

Keadaan mendesak Rp.84.600.000.(Asmawi,HS)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)