Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Terkait Penanganan Kasus BLT Desa Teluk Kecapi,Tokoh Masyarakat Pertanyakan Kinerja Unit Tipikor Polres Ogan Ilir
Hukum Dan Kriminal

Terkait Penanganan Kasus BLT Desa Teluk Kecapi,Tokoh Masyarakat Pertanyakan Kinerja Unit Tipikor Polres Ogan Ilir

15.28.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Keputusan yang tak masuk akal. Setelah delapan bulan menangani kasus pemotongan BLT Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir, akhirnya Unit Tipikor Polres Ogan Ilir melimpahkan kasusnya ke Inspektorat Ogan Ilir. Ini ada apa dengan  Polres Ogan Ilir.

Pupus sudah Kaum Duafa dalam mencari Keadilan.

Hari ini, Kamis ( 27/3/2025) Publik kaget dan tersentak manakala mendengar keputusan Unit Tipikor Polres Ogan Ilir melimpahkan kasus dugaan pemotongan dana BLT Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan ke Inspektorat Ogan Ilir."Ini perlu dipertanyakan, ada apa dengan Unit Tipikor Polres Ogan Ilir," ujar salah seorang Aktivis kepada sejumlah Media, Kamis.

Menurut Tokoh Masyarakat Pemulutan sebagai pendamping warga, Asmawi,HS, saat pertemuan dengan beberapa Tokoh, anggota BPD dan Warga Desa Teluk Kecapi beberapa waktu yang lalu, Kanit Tipikor Polres Ogan Ilir, Iptu Iwanto menandaskan bahwa pihaknya telah memeriksa 45 saksi dan berdasarkan fakta fakta serta keterangan saksi ada perbuatan melawan Hukum yang patut diduga dilakukan oleh Rhm, oknum Kades Teluk Kecapi.

Namun, ternyata, kasusnya dilimpahkan ke Inspektorat Ogan Ilir. Diberbagai daerah, pemotongan Dana BLT yang ditangani Aparat Penegak Hukum berakhir dengan Vonis Penjara."Ini ada apa dengan Unit Tipikor Polres Ogan Ilir," ujar Asmawi.

Menurut Asmawi, pihaknya tak akan mendiamkan persoalan ini."Kita akan lawan zolim berjamaah," ujarnya tegas.

Dalam waktu dekat, bersama sejumlah aktivis, akan melaporkan persoalan tersebut ke Kapolri.(red)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)