Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal SCI Desak Kapolri Segera Evaluasi Personil Unit Tipikor Polres Ogan Ilir
Hukum Dan Kriminal

SCI Desak Kapolri Segera Evaluasi Personil Unit Tipikor Polres Ogan Ilir

12.16.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Society Corruption Investigation ( SCI  mendesak Kapolri segera mengevaluasi personil Unit Tipikor Polres Ogan Ilir dan  meng audit  kasus kasus yang ditangani.

Kepada Wartawan di Jakarta,Sabtu malam ( 26/4/2025 ) Koordinator Nasional Society Corruption Investigation ( SCI ) Asmawi,HS mengungkapkan,banyak kasus Laporan Tindak Pidana Korupsi yang disampaikan sejumlah Pegiat Anti Korupsi ke Polres Ogan Ilir,namun diduga banyak mengendap.Malah,ada kasus besar yang ditangani hilang bak ditelan bumi.Ini menjadi pertanyaan.Ada apa di Unit Tipikor Polres Ogan Ilir.

Menurut Asmawi,sebaiknya pimpinan Polri menempatkan personil di Unit Tipikor orang orang yang punya keahlian dibidangnya dan punya integritas." Jangan karena punya kedekatan dengan piminan,orang yang bukan ahlinya ditempatkan sebagai Kanit Tipikor," ujarnya.

Akibat salah menempatkan personil,selain banyak kasus mengendap,perlakuan dan penelahaan Hukum terhadap suatu kasus salah arah.

Menurut Asmawi,penempatan Iptu Iwanto sebagai Kanit Tipikor Polres Ogan Ilir menjadi pertanyaan Publik.Personil yang ditempatkan sebagai Kanit Tipikor,lanjut Asmawi,personil yang menguasai dibidangnya.Bila penempatan Personil bukan dibidangnya,maka seringkali melakukan road show kesana kemari meminta pendapat terkait penanganan perkara tindak pidana yang ditanganinya."Nah ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan bukan ahli dibidangnya," ujar Asmawi.

Kanit Tipikor Polres Ogan Ilir tak terhitung berapa kali ke Jakarta hanya meminta pendapat ke Kemendes PDTT dan Kemendagri terkait penanganan kasus dugaan penyimpangan dana BLT dan Dana Desa." Lah kok minta pendapat penanganan kasus sampe ke Jakarta," tutur Asmawi.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kanit Tipikor,lebih banyak meminta pandangan tentang tata pemerintahan,bukan persoalan ranah Pidananya.Asmawi mempertanyakan darimana dana yang dipergunakan Kanit Tipikor beserta jajarannya melakukan perjalanan Dinas ke Jakarta.Apakah menggunakan dana Kepolisian,dana pribadi atau ada yang membiayai." Ini perlu diusut.Apa urgensinya.Bila itu menggunakan dana Kepolisian,apakah tepat," ujar Asmawi tegas.

Selain mengevaluasi kinerja,Asmawi mendesak Kapolri untuk mengaudit kasus kasus yang ditangani Unit Tipikor Polres Ogan Ilir.Banyak kasus besar mengendap."Nah,apakah kasus itu tidak ditemukan unsur Pidanya atau sudah diselesaikan secara adat.Nah ini perlu diusut," kata Asmawi.

Penanganan kasus dugaan perjalanan Dinas DPRD Ogan Ilir,lanjut Asmawi,sampai saat ini tidak ada kejelasan.Penanganan kasus ini harus ditelisik oleh Mabes Polri.Apakah ada indikasi setoran oleh oknum Sekwan terhadap oknum oknum di Polres,nah ini perlu dilakukan pengusutan.

Terkait penanganan kasus kasus di Unit Tipikor Polres Ogan,SCI bersama Jaringan Anti Korupsi Jakarta akan melakukan aksi unjuk rasa di Mabes Polri.(red)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)