Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Aparat Hukum Jangan Tutup Mata, Warga Minta Pencurian Kabel Listrik Milik PLN di Pademangan Diusut
Hukum Dan Kriminal

Aparat Hukum Jangan Tutup Mata, Warga Minta Pencurian Kabel Listrik Milik PLN di Pademangan Diusut

19.38.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR  Online) - Ratusan meter kabel listrik yang tertanam di Jalan RE Martadinata, RW 011, 012 dan 013 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara dicuri sejumlah orang.

Puluhan orang tersebut mencuri kabel listrik milik PT PLN Persero tersebut akibat terangkat oleh alat berat berupa Excavator Bheko milik kontraktor yang sedang mengerjakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Layang Harbour Road II milik PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).


Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada media menyatakan, pencurian kabel listrik milik PT. PLN (BUMN) tersebut sangat mencolok sekali.

"Pencurian dilakukan siang hari. Warga tidak berani memghalau disebabkan ada oknum penjaga yang disebut-sebut merupakan mantan pengurus RW," ujar warga tersebut dalam keterangan yang diterima media, Selasa (13/5/2025).

Menurut warga, sepertinya hukum tidak berlaku, karena oknum warga yang melakukan pencurian melakukan secara terbuka. Anehnya, aparat Kepolisian hingga kini belum mengusut masalah ini.

"Polisi aja tidak berani menangkapnya. Bahkan di sini aparat Polisi terkesan tutup mata. Buktinya belum ada pengusutan masalah ini meski barang bukti berupa foto sudah beredar," jelasnya.

Warga meminta kasus ini segera diusut. Jika pencurian tersebut dibiarkan, ke depan mereka akan semakin berani melakukan aksinya.

Sementara pihak PT. PLN (Persero) ketika dihubungi guna dimintai konfirmasinya, hingga berita ini diturunkan belum memberi jawaban.(DJ)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)