Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Diduga Tidak Transparan, Advokat Hartono Tanuwidjaja dan PT MSJ Minta Batalkan Lelang Eksekusi Juga Gugat KPKNL Bandung serta Kantor Cabang PT BRI Tbk
Hukum

Diduga Tidak Transparan, Advokat Hartono Tanuwidjaja dan PT MSJ Minta Batalkan Lelang Eksekusi Juga Gugat KPKNL Bandung serta Kantor Cabang PT BRI Tbk

10.05.00
Share it:

Jakarta, (MediaTOR Online) – Lelang eksekusi yang dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas permintaan kreditur kerap justru merugikan debitur. Hal itu disebabkan berbagai factor, terutama dalam hal ketidaktransparanan. Mulai dari jumlah atau banyaknya objek aset atau barang-barang yang hendak dilelang eksekusi tersebut sampai nilai atau harga lelangnya.

Adalah  Advokat Hartono Tanuwidjaja SH MSi CBL CMed mewakili kepentingan hukum PT Matahari  Sentosa Jaya (MSJ) di Kota Cimahi, Jawa Barat (Jabar), meminta pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan dan jaminan fidusia yang diajukan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tb katas objek jaminan benda bergerak dan tidak bergerak milik klien PT MSJ. 

Dalam surat Hartono Tanuwidjaja pada 14 Mei 2025 ke Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung disebutkan alasan/dasar pengajuan  pembatalan lelang eksekusi objek milik PT MSJ tersebut karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2019/PN-Bdg. Jo Penetapan nomor 27/Eks-PHI/2020/Put/Pn.Bdg terdapat  ketidaktransparanan.

Hartono Tanuwidjaja dari Hartono Tanuwidjaja & Partners menunjukan contoh penetapan sita persamaan s/d sebesar  sebesar Rp 79.765.061.625,- atau Rp 79,7 miliar lebih tidak secara terbuka dicantumkan di dalam  pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan  dan jaminan fidusia PT BRI Tbk tersebut.

“Tidak itu saja, juga keberadaan barang-barang yang akan dilelang berupa mesin-mesin, utilitas, dan peralatan sebanyak 517 jenis telah diambil, dipotong, dipindahkan dan dikeluarkan SPSI Kota Cimahi,” ungkap Hartono Tanuwidjaja di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Hal ini terjadi disebabkan eksekusi sepihak atas keberadaan putusan jo penetapan PHI pada PN Bandung, yang dilakukan tanpa melalui lelang eksekusi. Tidak pula dilaporkan pertanggung jawabannya ke PT MSJ dan PT BRI. Akibatnya, banyak barang-barang terdaftar dalam dilelang PT BRI tidak ada lagi di tempat. Hal ini sangat merugikan PT MSJ selaku debitur PT BRI.  Tidak ada juga laporan perhitungan/pertanggung jawaban dari SPSI Kota Cimahi selaku kuasa 1.510 eks karyawan PT MSJ baik ke PT MSJ maupun PT BRI selaku krediturnya PT MSJ. 

Berdasarkan fakta-fakta kekurangan itu, Hartono Tanuwidjaja dengan kliennya PT MSJ memohon agar dibatalkan lelang eksekusi  di lokasi pabrik PT MSJ Jl Joyod Komo Kp Hujung Kidul RT 09/RW 07 Kelurahan Utama, Cimahi Selatan, Kola Cimahi, Jawa Barat, yang sudah diumumkan KPKNL. 

KPKNL Bandung dan PT BRI Kantor Cabang Bandung yang berusaha dikonfirmasi terkait permintaan pembatalan lelang eksekusi objek atau asset/barang-barang PT MSJ, tidak berhasil. 

Advokat senior Hartono Tanuwidjaja dari Hartono Tanuwidjaja & Partners mewakili kepentingan hukum PT Matahari  Sentosa Jaya (MSJ)  berkedudukan di Kota Cimahi tepatnya di Jl Joyodikromo Kp Hujung Kidul RT 009/RW 07 Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung di Gedung Keuangan Negara (GKN), Jl Asia Afrika No. 114 Kel. Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Digugat juga PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandung Asia Afrika di Gedung Menara BRI Bandung Lt. 1-2, Jl. Asia Afrika No.57-59, Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Bandung 40132.

Tidak itu saja, digugat pula Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang & Kulit – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Cimahi, Jawa Barat dan dua notaris. Adapun materi gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini didasarkan pada rujukan Portal https://Lelang.go.id/login yang diterbitkan oleh KPKNL Bandung. (WP)***

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)