Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Sejumlah Petani di Tiga Kecamatan Ogan Ilir Mengeluhkan Harga Pupuk Subsidi Diatas HET
Daerah

Sejumlah Petani di Tiga Kecamatan Ogan Ilir Mengeluhkan Harga Pupuk Subsidi Diatas HET

10.59.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Sejumlah Kelompok Tani di Wilayah Kecamatan Pemulutan, Kecamatan Pemulutan Barat dan Pemulutan Selatan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan mengeluhkan tingginya harga Pupuk Bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai ketentuan Pemerintah. 

Memurut Keterangan beberapa Kelompok Tani di Wilayah Kecamatan Pemulutan, Kecamatan Pemulutan Barat dan Kecamatan Pemulutan Selatan, Ogan Ilir kepada Wartawan Minggu (19/10/2025), penebusan pupuk Bersubsidi diatas HET (Harga Eceran Tinggi) sejak tanam Perdana Musim Tanam 2025.

Photo: Lahan Pertanian di Wilayah Kecamatan Pemulutan.Saat ini Musim Tanam Kedua

Menurut salah seorang Ketua Kelompok Tani, mereka terpaksa menebus Pupuk Urea Subsidi dengan harga Rp.115 ribu persak, diatas harga HET sesuai ketentuan Pemerintah Rp.95 ribu. Begitu juga Pupuk Subsidi NPK ditebus dengan harga Rp.125 ribu persak.

Di Kecamatan Pemulutan Barat, Harga Pupuk Subsidi Urea berkisar antara Rp.110.000 hingga Rp.112.500 persak. Begitu juga di Pemulutan Selatan.

Selain itu, pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Wilayah tiga Kecamatan ini dipertanyakan, sebab Petani yang tercatat dalam Kelompok Tani sesuai RDKK tidak menebus Pupuk Subsidi tersebut." Lantas, dikemanakan Pupuk Subsidi itu," tanya salah seorang Ketua Kelompok Tani yang namanya minta tidak ditulis.

Cacatan MediaTOR, di Wilayah Kecamatan Pemulutan, Kecamatan Pemulutan Barat dan Pemulutan Selatan, Ogan Ilir ratusan ton Kuota Pupuk Subsidi yang telah disalurkan ke Pengecer. Ironisnya, Tiga Kecamatan tersebut dengan 51 Desa dengan luas ribuan Ha lahan pertanian, hanya dikendalikan oleh tiga pengecer masing masing untuk Wilayah Pemulutan, Yusuf, Kecamatan Pemulutan Barat Fajar.

Menyikapi persoalan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi yang diduga terjadi penyimpangan itu mendapat perhatian dari Satgas Pangan Garda Prabowo Sumatera Selatan.

Menurut Kasatgas Pangan Garda Prabowo Sumsel, Asmawi,HS, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan langkah langkah Penegakan Hukum.(Tim)

Tags: Daerah
Share it:
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)