Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Jalan Raya Pakuwon Sukabumi Rawan “Perbaikan belum prioritas’
Daerah

Jalan Raya Pakuwon Sukabumi Rawan “Perbaikan belum prioritas’

04.32.00
Share it:

Sukabumi,(MediaTOR Online) - Program percepatan perbaikan jalan Pakuwon Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hingga kini belum menjadi perhatian serius. Meski kondisi ruas jalan semakin parah akibat kondisi curah hujan yang tinggi.

Kondisi jalan yang berlubang dan kurangnya penerangan jalan  faktor utama terjadinya kecelakaan dan kriminalitas.

Kejadian itu dialami Mami Maki Saybi (29), warga Kampung Bojong Kopi RT 15/03, Desa Cibodas, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, pekan lalu menjadi korban pencurian dengan kekerasan di Jalan Pakuwon Parungkuda-Parakansalak, Minggu (15/2/2026) sekitar pukul 03.30 WIB. Akibatnya korban mengalami luka bacok dan kehilangan kendaraan jenis Vario 125.

Akses jalan yang menghubungkan Parankansalak – Parungkuda  infrastrukturnya tidak memenuhi standar jalan kabupaten. Dikarenakan sepanjang lintas jalan Gedung Balitri Parungkuda hingga lapangan Pakuwon tidak terdapat saluran drainase, yang berfungsi menampung dan mengalirkan air  curah hujan. Sehingga terjadi genangan pada badan jalan yang berakibat kerusakan.

Sasaran perbaikan jalan diduga masih bermuatan politis elite partai, kritikan ini disampaikan EC (47) warga Pakuwon menurutnya.   ‘Sumber data rencana umum pengadaan Pemda Sukabumi jl.Ahmad Yani Kecamatan Pelabuhan Ratu sudah dipublikasi akan diperbaiki," ujarnya.

 Sedang jalan Pakuwon belum dipublikasi ‘ kan jelas keliatan mana yang prioritas dan non prioritas, partai juga yang ada dibelakangnya ujarnya. Menurutnya pula ‘jelas jalan Pakuwon ini lebih parah dari jalan Ahmad Yani’ menimpal dengan nada kesal.

Terkait proyek betonisasi jalan Ahmad Yani Kec. Palabuhanratu menelan anggaran sebesar Rp 3,7 miliar. 

Terkait pelaksanaan dan perusahaan pemenang tender proyek ini belum didapat konfirmasi dari Kepala Dinas PU Uus  Firdaus.

Terkait Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan, tahun ini merealisasikan pembangunan PJU 15 titik di Kecamatan Parungkuda.  (Sumber RUP-red)

Diharapkan nantinya dapat menerangi pengguna jalan dan mengurangi resiko kecelakaan dan kriminalitas.)HH)

Tags: Daerah
Share it:
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)