Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Serba-serbi Kadis PU Kabupaten Sukabumi Uus Firdaus Dampingi Wakil Bupati Tinjau Pelaksanaan TMMD di Desa Paralan Lima
Serba-serbi

Kadis PU Kabupaten Sukabumi Uus Firdaus Dampingi Wakil Bupati Tinjau Pelaksanaan TMMD di Desa Paralan Lima

17.24.00
Share it:

Sulabumi,(MediaTOR Online) - H. Andreas bersama Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Penanggung Jawab Operasional (PJO) program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Tahun Anggaran 2026 Kodim 0607/Kota Sukabumi meninjau pelaksanaannya di Desa Parakan Lima, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, pada Kamis (5/3/2026).

Kehadiran Kepala Dinas PU dalam kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan TNI dalam memastikan pembangunan infrastruktur desa melalui program TMMD berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tim Wasev yang dipimpin Brigjen TNI Edi Yusnandar meninjau langsung sejumlah kegiatan fisik dan nonfisik yang tengah dilaksanakan di lokasi TMMD. Dari hasil peninjauan, capaian pelaksanaan program dinilai menunjukkan hasil yang positif

Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi Uus Firdaus, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur melalui program TMMD sangat membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan, khususnya dalam membuka akses dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Menurutnya, pembangunan jalan desa dan sarana dasar lainnya akan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

“Program TMMD sangat membantu percepatan pembangunan infrastruktur di desa. Dengan akses jalan yang lebih baik serta fasilitas dasar yang memadai, tentu akan mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menilai sinergitas antara Pemerintah Daerah, TNI, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas mengapresiasi pelaksanaan TMMD yang berjalan tertib dan terarah. Ia berharap program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Parakan Lima, terutama dalam mendorong akselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi warga,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan santunan kepada para penerima manfaat sebagai bagian dari rangkaian kegiatan sosial dalam program TMMD di Kabupaten Sukabumi.(Nandi)

Tags: Serba-serbi
Share it:

Serba-serbi

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)