Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Perketat Pengawasan, Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Bedah Rencana Anggaran 2026
Daerah

Perketat Pengawasan, Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Bedah Rencana Anggaran 2026

16.19.00
Share it:

Sukabumi,(MediaTOR Online) - Bertempat di Aula Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Komisi IV DPRD menggelar Rapat Kerja (Raker) maraton bersama jajaran mitra strategis.

Agenda utama pertemuan ini adalah melakukan bedah mendalam terhadap rencana anggaran tahun 2026 guna memastikan efektivitas dan transparansi penggunaan dana publik.

Rapat ini dihadiri oleh jajaran penting, mulai dari Dinas Kesehatan yang dipimpin H. Maskur Alawi, Dinas Sosial di bawah arahan Bangbang Widyantoro, Kabag Kesra H. Andi, hingga perwakilan RSUD Sekarwangi dan 58 kepala Puskesmas se-Kabupaten Sukabumi.

Fokus Utama Pengawasan:Tindak Lanjut LKPJ: Saepuloh, atau yang akrab disapa Badot, menyatakan bahwa hasil rapat ini akan menjadi catatan krusial Komisi IV untuk dibawa ke forum Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.

Sinkronisasi Program: Memastikan program di bidang kesehatan, sosial, dan kesejahteraan rakyat selaras dengan kebutuhan masyarakat di tahun mendatang.Efisiensi Anggaran: Meninjau kembali pos-pos anggaran di tingkat RSUD dan Puskesmas agar pelayanan dasar tetap menjadi prioritas utama.

“Hari ini kita duduk bersama mitra kerja untuk menyisir anggaran 2025. Ini adalah bagian dari fungsi pengawasan kami agar setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar berdampak bagi masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk paripurna LKPJ nanti,” ujar Saepuloh.(Nandi)

Tags: Daerah
Share it:
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)